SYL Sebut Aliran Bantuan Lewat Partai NasDem Sudah Sesuai Aturan

Bagikan

Foto: Inilah.com/Nebby

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menilai setiap orang berhak melakukan kegiatan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari anggaran Kementerian, termasuk melalui sayap Partai NasDem.

"Kalau hanya salurkan bansos, sembako, atas nama bencana alam dan kurban kepada siapapun boleh, itu pengetahuan saya, apalagi saya menteri diangkat Nasdem," kata SYL di Pengadilan Tipikor Jakpus, Rabu (5/6/2024).

Hal ini dilontarkan SYL, menanggapi pernyataan NasDem Bendum Ahmad Sahroni yang tidak mengetahui kegiatan Garda Wanita Malahayati (Garnita) NasDem didanai Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL menegaskan, selama alokasi anggaran tidak disalahgunakan, tidak ada salahnya. Ia menegaskan, penyaluran bansos yang dilakukan Garnita NasDem tidak menyasar kebutuhan partai.

"Sepanjang tidak diselewengkan sah-sah saja. Apalagi bukan untuk nama partai," ucap SYL.

Ia menjelaskan, Nasdem merupakan partai politik (parpol) sedangkan Garnita NasDem merupakan organisasi masyarakat (ormas) sayap partai.

"Ini ormas saya. Itu ada pemisahan antara ormas partai dan partai itu sendiri. Itu jelas," ucapnya.

Sahroni pun mengamini komentar mantan Menteri Pertanian tersebut. Hal ini membantah Partai NasDem mengetahui aliran dana SYL dari kasus korupsi Kementerian Pertanian.

"Jadi tadi juga dipertegas oleh Pak SYL bahwa jangan disamakan antara partai dengan ormas terkait dengan sayap partai. Maka itu menjelaskan Pak SYL bahwa partai tidak terlibat di dalam urusan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak SYL sendiri," ucapnya.

#SYL #Bantuan #PartaiNasDem #korupsi #KPK #jokowi #kabinetindonesiamaju

05 Oktober 2023

Khofifah Kandidat Kuat menjadi pendamping Ganjar, Siap bertemu Megawati

14 Desember 2024

PPP Gagal Masuk Parlemen, Mardiono Tetap Enggan Dievaluasi

22 Juli 2024

Kaesang Silaturahmi Ke Surya Paloh di NasDem Tower, Ada Apa?

28 Juni 2024

Bantah Jokowi Majukan Namanya di Pilgub Jakarta, Kaesang: Kebohongan Publik

13 Januari 2025

HTN Sebut Sejumlah Putusan MK Lahir dari Banyaknya Kepentingan Politik

13 Mei 2025

Revisi UU Pemilu, KPU Minta Harus Berdasar Refleksi Pengalaman Penyelenggaraan