Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mendukung profesi jurnalis
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan dukungan penuh terhadap program perumahan bersubsidi untuk jurnalis yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mendukung profesi jurnalis yang telah menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi.
"Jurnalisme berfungsi sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat. Memperhatikan kesejahteraan para jurnalis adalah bagian dari penguatan demokrasi," papar Meutya setelah menghadiri acara Penandatanganan MoU Perumahan untuk Wartawan di Jakarta pada Selasa (8/4).
Wartawan Menjadi Prioritas Utama
Dalam kesempatan itu, Meutya memberikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian PKP yang telah menjadikan wartawan sebagai salah satu prioritas penerima rumah subsidi, di samping profesi guru, anggota TNI, Polri, dan tenaga medis.
Pemerintah juga telah memperlonggar batas maksimum penghasilan untuk calon penerima, yaitu Rp13 juta untuk jurnalis yang sudah berkeluarga dan Rp12 juta untuk yang masih lajang, khusus di wilayah Jabodetabek.
"Pelonggaran ini memberi akses lebih luas bagi jurnalis dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mendapatkan hunian layak," ucap Meutya.
Menurutnya, banyak wartawan di daerah belum memiliki rumah karena keterbatasan penghasilan. Oleh karena itu, program ini bukan semata soal penyediaan hunian, tetapi juga bentuk penghargaan negara atas peran strategis pers.
"Dengan kehidupan yang lebih sejahtera, wartawan akan semakin profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya," tegasnya.
1.000 Unit, Tahap Pertama Mulai Mei 2025
Program rumah subsidi untuk wartawan akan dimulai dalam waktu dekat, dengan 100 unit pertama diserahterimakan pada awal Mei 2025. Target totalnya mencapai 1.000 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kemkomdigi menyatakan siap memfasilitasi proses komunikasi dan verifikasi data antara wartawan dan lembaga terkait seperti Dewan Pers serta Badan Pusat Statistik (BPS) agar program ini berjalan tepat sasaran.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan dukungannya terhadap program ini melalui penyediaan data akurat yang berdampak pada pembangunan.
"BPS tidak hanya penyedia data, tetapi juga motor penggerak agar statistik menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat sasaran," ujar Amalia.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.