Ormas Muhammadiyah Terkena Dampak Peretasan PDN, Minta Pemerintah Selesaikan Segera

Bagikan

Foto: Antara

Ismail Fahmi, Wakil Ketua Dewan Pembinaan Pustaka dan Informasi Pusat (MPI) Muhammadiyah, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan siber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional

Ismail Fahmi, Wakil Ketua Dewan Pembinaan Pustaka dan Informasi Pusat (MPI) Muhammadiyah, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan siber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Peristiwa yang terjadi sejak 20 Juni itu mengganggu operasional berbagai instansi pemerintah dan berujung pada pembobolan data, termasuk data ribuan institusi pendidikan dan dosen yang terkait dengan Muhammadiyah.

Pak Fahmi mengatakan serangan tersebut bukanlah kejadian biasa dan menimbulkan kerusakan signifikan pada sistem digital atau siber Indonesia.

"Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia," ujar Pendiri Drone Emprit tersebut sebagaimana dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (28/6/2024).

Ismail juga mengkritik pemerintah karena belum memiliki sistem backup atau cadangan data yang efektif, yang menjadi salah satu penyebab data penting banyak instansi, termasuk Muhammadiyah, terancam.

"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen resiko yang akan terjadi," kata Ismail, menyoroti kekurangan dalam perencanaan pemerintah.

Muhammadiyah berharap pemerintah dapat mengambil tanggung jawab penuh atas insiden ini dan segera mengambil langkah-langkah pemulihan yang konkret.

Bapak Ismail menekankan pentingnya pemerintah berkomunikasi secara jujur ??dan terbuka dengan masyarakat, dan menyerukan partisipasi transparan para ahli dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun kembali sistem siber yang lebih komprehensif.

Kejadian ini berdampak pada 282 instansi pemerintah dan menyebabkan gangguan signifikan terhadap layanan publik digital.
Sementara pemerintah masih berupaya memulihkan sistem yang terkena dampak, para peretas menuntut uang tebusan hingga Rp131 miliar.

#Muhammadiyah #PDN #Pemerintah #KebocoranData #kominfo

02 Juni 2024

Dalami Kasus Korupsi Timah, Kejagung Panggil Adik Ipar Harvey Moeis

26 Mei 2024

Kapolri Masih Bungkam, Teror Kejagung Dugaan Jampidus Dikuntit Densus 88

06 Januari 2025

KLH Soroti Masalah Sampah Dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

25 Mei 2024

2 Pemain Indonesia Bikin Geram Shin Tae-yong Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia

09 April 2025

Jumlah Penumpang MRT hingga LRT di Jakarta Turun, Ini Alasannya

13 Maret 2025

Sempat Turun, Penerima KJP Kembali Jadi 705 Ribu Siswa, Pemprov DKI Pastikan diterima Sebelum Lebara