Pemerintah Akan Pangkas Anggaran Lagi, Ekonom: Siapa yang akan Tampung Lonjakan PHK Tahun Depan?

Bagikan

Foto: Antara

Saat ini sektor swasta dalam kondisi 'kurang oksigen' dan likuiditas sangat terbatas. Dengan kondisi ini, jika pemerintah juga menambah pembatasan belanja, maka situasi bisa semakin memburuk.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan pemerintah mengenai niat untuk menerapkan kembali penghematan anggaran pada tahun 2026. Penghematan anggaran sejauh ini telah memberikan dampak buruk kepada pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, dengan penghematan belanja, kita tidak bisa lagi berharap ekonomi Indonesia tumbuh hingga 8%. Kebalikannya, jika bisa tumbuh 5% saja, itu sudah patut disyukuri," ungkap Bhima.

Saat ini sektor swasta dalam kondisi 'kurang oksigen' dan likuiditas sangat terbatas. Dengan kondisi ini, jika pemerintah juga menambah pembatasan belanja, maka situasi bisa semakin memburuk.

"Siapa yang akan menampung lonjakan pemutusan hubungan kerja tahun depan?" tanya Bhima.

Ia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya berfungsi sebagai penyangga terhadap tekanan ekonomi. Namun, kenyataannya, pemerintah justru menerapkan kebijakan penghematan anggaran yang berisiko bagi sektor riil.

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan institusinya mendukung pemerintah bila menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.

“Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung,” ujar Puan saat memberikan keterangan pers usai rapat dengan Perdana Menteri (PM) Li Qiang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Kendati demikian, dia mengatakan DPR RI ingin melihat dulu postur anggaran pada 2026, untuk memastikan hal tersebut banyak dipakai untuk kesejahteraan rakyat

Sementara itu, terkait target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, yakni pada rentang 5,2-5,8 persen, Puan memandang DPR RI akan membahasnya dengan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan KEM PPKF telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global saat ini. Kementerian Keuangan akan memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi dalam penyusunan RAPBN 2026, dengan mengevaluasi realisasi tahun ini.

Ia pun memastikan pemerintah akan tetap selektif dalam APBN 2026. Hal ini dilakukan karena APBN akan diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu yang perlu mendapatkan afirmasi.

"Makanya desainnya nanti akan tetap dilihat dari sisi kinerja ekonomi makronya," kata Sri Mulyani.

#Pemerintah #Efisiensi #Anggaran #Ekonom #PHK

28 April 2025

BUMD Harus Jadi Kekuatan Ekonomi Baru, Bukan Hanya Perihal Bagi-bagi Jabatan

19 September 2025

Wamen Komdigi Nezar Patria: Masyarakat Boleh Punya Banyak Akun Medsos, Asalkan Terverifikasi

12 Mei 2025

Menteri PPPA Soroti Lemahnya Upaya Preventif Sekolah Imbas Tawuran Pelajar SD di Depok

20 Mei 2025

Segini Gaji Pegawai Kecamatan, Bisa Buat DP Rumah

17 September 2025

Ahmad Dofiri Sambangi Istana Menjelang Pelantikan Menteri Baru

21 Mei 2025

Segini Gaji Bupati per Bulan, Terima Fasilitas Mewah