Menjelang Pilkada, Sirekap Jalani Uji Bertahap

Bagikan

Foto: Tangkapan Layar/ Inilah.com/Reyhanaah

Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumei meminta KPU menyiapkan secara jelas jalur dan peta jalan pengembangan Sirekap.

Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumei meminta KPU menyiapkan secara jelas jalur dan peta jalan pengembangan Sirekap.

"Kita harus pastikan itu dapat digunakan dengan baik dengan uji-uji dan tes yang bertahap," kata Hadar yang juga direktur Netgrit, di Jakarta, dikutip Minggu (7/7/2024).

Ia mengingatkan, proses pengembangan yang tertutup dan terburu-buru Sirekap telah memunculkan keriuhan saat gelaran pileg dan pilpres. Ia meminta, polemik jangan sampai terulang.

“Persoalannya seringkali, dan ini terjadi di pemilu lalu, KPU tidak terbuka dalam mempersiapkan Sirekap ini. Hanya mengatakan 'sedang dipersiapkan untuk ini, ini, ini'. Seharusnya (Sirekap) dibuka dan diberikan kesempatan pihak-pihak lain mencoba dan memberikan masukan. Itu tidak terjadi," ujar dia menjelaskan.

Sebagai informasi, Sirekap menjadi persoalan pada gelaran Pilpres-Pileg 2024. KPU mengaku tengah menyusun daftar perbaikan untuk fitur di Sirekap agar bisa digunakan kembali pada Pilkada Serentak 2024.

"Sirekap akan kita gunakan untuk pilkada tentu dengan perbaikan-perbaikan. Kita belajar dari Pemilu 2024, kita perbaiki di Pilkada tahun 2024," ujar Anggota KPU Betty Epsiloon Idroos, Rabu (29/5/2024).

Ia tak menampik hasil evaluasi menyoroti sejumlah kelemahan sirekap .Untuk itu, KPU berencana meningkatkan fungsi penerjemahan foto nomor pemilih ke data numerik pada Pilkada Bersatu 2024.

#Kesalahan Jangan Terulang di Pilkada, Sirekap Mesti Diuji Bertahap

25 Agustus 2024

Wakil Presiden Ma'ruf Amin Hadiri Penutupan Muktamar PKB

29 April 2026

Prabowo Rombak Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup Baru Curi Perhatian

21 Juli 2024

Gibran Resmi Mundur Dari Solo, Projo: Untungkan PDIP

23 Maret 2024

Takut Kehabisan, Anies Baswedan dan Cak Imin War Takjil di Benhil

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

21 Maret 2025

KPK Segera Atur Jadwal Untuk Panggil Ridwan Kamil