Mencuat Indikasi Jual-Beli Kuota Haji, Pansus Akan Mulai Bekerja saat Masa Reses

Bagikan

Foto: DPR RI

Untuk mencari petunjuk terkait jual beli kuota haji, pansus akan mulai telusuri pada libur haji 2024.

Untuk mencari petunjuk terkait jual beli kuota haji, pansus akan mulai telusuri pada libur haji 2024. Luluk Nur Hamida menjelaskan, pada libur kali ini tim akan mulai menyelidiki bukti-bukti adanya aktivitas jual beli kuota haji

"Pansus akan bekerja mulai musim reses ini, setelah kita punya pimpinan Pansus," ucap Luluk kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Senin (15/7/2024).

Ia menyebut setidaknya terdapat empat hal utama, yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), terkait persoalan kuota haji ini. "Bagi kami yang dilakukan oleh Kemenag merupakan, pertama pelanggaran terhadap UU Haji. Kedua, pelanggaran kesepakatan rapat kerja DPR dan Kemenag yang sudah ditandatangani Kemenag," ujarnya.

Ketiga, yaitu pelanggaran terhadap Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan Haji, didasarkan pada asumsi jumlah jemaah haji yang sudah disepakati bersama DPR dan Kemenag. "Keempat, ada indikasi jual beli kuota haji plus dari pengalihan kuota haji reguler tersebut," ucap dia menambahkan.

Lebih lanjut ia memaparkan, bila berdasarkan UU Haji, dari kuota tambahan 20 ribu, maka hanya 8 persen disalurkan untuk kuota haji plus. Ia mengingatkan tambahan kuota haji yang didapat Indonesia, merupakan hasil dari upaya diplomasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berjumpa putra mahkota Saudi Arabia.

"Harusnya haji plus cuma 19-an ribu jemaah, tapi menjadi 27-an ribu jemaah, karena ada pengalihan kuota tambahan sebanyak 50 persen dari 20 ribu kuota," tutur dia.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji.

#JualBeli #Kuota #Haji #Pansus #Reses #pemerintah

13 Desember 2024

Puan Maharani Hadiri Munas ke- 60 Golkar, Bahlil: Kalah Pemilu Tak Boleh Salahkan Institusi

13 Juni 2024

Gencarkan Program, AHY Minta Masyarakat Ikut Sosialisasikan Manfaat Sertifikat Tanah Elektronik

01 Agustus 2023

Tak Ingin Buru-buru Ambil Sikap, PKN Tunggu Paslon Lengkap Untuk Dukung Capres 2024

09 April 2025

Kemendagri Akan Usut Sumber Uang Liburan Lucky Hakim dan Keluarga ke Jepang

06 April 2025

Bupati Indramayu Lucky Hakim Liburan Diam-diam Ke Jepang, Abaikan WA Gubernur

20 Agustus 2024

Anies Potensi Gagal Maju Pilkada Jakarta, Ini Respon Sandiaga Uno