KPK Dalami Sumber Kekayaan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Bagikan

Foto: inilah.com

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami sumber kekayaan mantan Direktur Pajak dan Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami sumber kekayaan mantan Direktur Pajak dan Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Tim penyidik ??Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mencari Andhi Pramono, mantan Direktur Bea dan Cukai Makassar, soal kepemilikan dan asal usul asetnya.

"Jadi Andhi Pramono dimintai keterangan selaku tersangka, penyidik mengonfirmasi kepemilikan dan perolehan hartanya secara umum kurang lebih pertanyaannya seputar itu," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Tessa mengatakan pihak KPK menduga jika harta kekayaan  Andhi bersumber berasal dari hasil pencucian uang penerimaan gratifikasi dalam bisnis impor-ekspor barang. Dalam kasus TPPU ini, Andhi berstatus tersangka.

"Ya masih terkait dengan kasus yang terkena bersangkutan menjadi tersangka," ucapnya.

Namun, Tessa belum membeberkan nilai TPPU Andhi sejauh ini. Informasi terakhir dari Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, nilainya mencapai Rp76 miliar.

"Masih dalam proses perhitungan," kata Tessa.

Dalam kasus penerimaan gratifikasi, Majelis Hakim Tipikor memvonis Andhi 10 tahun penjara karena terbukti menerima uang hadiah sebesar Rp56 miliar terkait bisnis ekspor-impor di Bea Cukai.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung menambah hukuman dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Belum jelas apakah pihak Andhi akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan dalam kasus TPPU, proses penyidikan masih berjalan dan belum diajukan ke Pengadilan Tipikor. Pengadilan.

#KPK #KepalaBeaCukai #Makassar #AndhiPramono

15 Juli 2024

Evaluasi Sirekap Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu: Jangan Sampai Gaduh

03 Mei 2024

Masih Tak Terima Hasil Pengumuman KPU, PDIP Minta MPR Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran

24 Januari 2025

Pemerintahan Prabowo Dalam 100 Hari Kerja: Publik Puas Dengan Kebijakan Viral

21 Agustus 2024

Tegas! PDIP Tolak Pengesahan RUU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna

29 Oktober 2023

Megawati Tetap Jaga Gibran dan Bobby, Ini Kata Politikus PDIP

14 April 2025

Hakim Pernah Minta Naik Gaji, Dikabulkan Pemerintah Malah Bikin Malu