KPK Dalami Sumber Kekayaan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Bagikan

Foto: inilah.com

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami sumber kekayaan mantan Direktur Pajak dan Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami sumber kekayaan mantan Direktur Pajak dan Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Tim penyidik ??Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mencari Andhi Pramono, mantan Direktur Bea dan Cukai Makassar, soal kepemilikan dan asal usul asetnya.

"Jadi Andhi Pramono dimintai keterangan selaku tersangka, penyidik mengonfirmasi kepemilikan dan perolehan hartanya secara umum kurang lebih pertanyaannya seputar itu," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Tessa mengatakan pihak KPK menduga jika harta kekayaan  Andhi bersumber berasal dari hasil pencucian uang penerimaan gratifikasi dalam bisnis impor-ekspor barang. Dalam kasus TPPU ini, Andhi berstatus tersangka.

"Ya masih terkait dengan kasus yang terkena bersangkutan menjadi tersangka," ucapnya.

Namun, Tessa belum membeberkan nilai TPPU Andhi sejauh ini. Informasi terakhir dari Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, nilainya mencapai Rp76 miliar.

"Masih dalam proses perhitungan," kata Tessa.

Dalam kasus penerimaan gratifikasi, Majelis Hakim Tipikor memvonis Andhi 10 tahun penjara karena terbukti menerima uang hadiah sebesar Rp56 miliar terkait bisnis ekspor-impor di Bea Cukai.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung menambah hukuman dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Belum jelas apakah pihak Andhi akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan dalam kasus TPPU, proses penyidikan masih berjalan dan belum diajukan ke Pengadilan Tipikor. Pengadilan.

#KPK #KepalaBeaCukai #Makassar #AndhiPramono

18 Juni 2024

Putri Akbar Tanjung Jalin Komunikasi ke Fraksi Golkar untuk Maju Pilkada Solo

19 September 2025

Reshuffle Kabinet Prabowo Tersendat, Loyalitas Ganda Menteri Jadi Sorotan

31 Mei 2024

Pansel KPK harus Tegas Coret Calon Pimpinan Bermasalah

20 Agustus 2024

Nama 'Jakarta Baru' sebagai Nama Koalisi di Pilgub Jakarta, Ini Alasan Ridwan Kamil

18 Januari 2025

Peraturan Poligami Minim Urgensi dan Timbulkan Perilaku Diskriminatif Terhadap Perempuan

08 April 2026

Polemik Motor SPPG: Penunjang Program Gizi atau Beban Anggaran?