Komisi II Gelar Rapat dengan Sejumlah Gubernur, Awasi Dana Transfer Pusat ke Daerah,

Bagikan

Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Transfer yang dilakukan mencakup berbagai jenis dana, termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana insentif.

Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan beberapa gubernur untuk membicarakan mengenai situasi fiskal serta Badan Usaha Milik Daerah di masing-masing wilayah.

Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa tugas komisinya adalah melakukan pengawasan terhadap aliran dana dari pusat ke daerah. Sejauh ini, lembaga legislatif belum menjalankan pengawasan terhadap alokasi dana tersebut.

"Setelah APBN dialokasikan ke APBD masing-masing, pengawasan tidak dilakukan," jelas Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025).

Dia menegaskan bahwa aliran dana dari pusat ke daerah ini berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara yang dikirim ke provinsi dan kabupaten/kota.

Dia menjelaskan, transfer yang dilakukan mencakup berbagai jenis dana, termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana insentif.

Selain itu, dia meminta agar para gubernur itu menjelaskan kinerja BUMD yang kini mendapat sorotan serius.

Menurut dia, ada sejumlah daerah yang memiliki kemandirian fiskal karena sokongan pendapatan dari BUMD, dan ada juga daerah yang justru dibebani karena keberadaan BUMD.

"Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya tidak menghadirkan benefit dalam bentuk profit," ujarnya.

Komisi II DPR, lanjut dia, ingin agar BUMD yang dimiliki pemerintah daerah bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan catatan kesekretariatan, para gubernur yang diundang di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Lampung, dan Gubernur Kalimantan Barat.

Berikutnya Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat Daya, dan Gubernur Papua Tengah.

Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Tengah berhalangan hadir karena sedang mendampingi kunjungan dari pemerintah pusat ke daerahnya.

#DPR #Dana #Transfer #Daerah #KomisiII #Gubernur #pemerintah

17 Oktober 2023

Putusan MK Untungkan Gibran Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!

30 Maret 2024

Hasil Pemilu Sudah diumumkan KPU, Anies Baswedan–Cak Imin Utus Tim Hukum Maju ke MK

03 Januari 2025

Hasto Disebut Sudah Tak Untungkan Partai, PDIP Punya Banyak Kader untuk Jadi Sekjen Baru

02 Januari 2025

UU Pemilu-Pilkada Sepanjang 2024 Paling Banyak Diuji di MK

24 November 2024

Kronologi OTT KPK Cium Indikasi Korupsi Gubernur Bengkulu

31 Juli 2023

Kopdar Bareng Ratusan Purnawirawan TNI-POLRI, Ganjar Banyak Terima Masukan