Komisi II Gelar Rapat dengan Sejumlah Gubernur, Awasi Dana Transfer Pusat ke Daerah,

Bagikan

Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Transfer yang dilakukan mencakup berbagai jenis dana, termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana insentif.

Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan beberapa gubernur untuk membicarakan mengenai situasi fiskal serta Badan Usaha Milik Daerah di masing-masing wilayah.

Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa tugas komisinya adalah melakukan pengawasan terhadap aliran dana dari pusat ke daerah. Sejauh ini, lembaga legislatif belum menjalankan pengawasan terhadap alokasi dana tersebut.

"Setelah APBN dialokasikan ke APBD masing-masing, pengawasan tidak dilakukan," jelas Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025).

Dia menegaskan bahwa aliran dana dari pusat ke daerah ini berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara yang dikirim ke provinsi dan kabupaten/kota.

Dia menjelaskan, transfer yang dilakukan mencakup berbagai jenis dana, termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana insentif.

Selain itu, dia meminta agar para gubernur itu menjelaskan kinerja BUMD yang kini mendapat sorotan serius.

Menurut dia, ada sejumlah daerah yang memiliki kemandirian fiskal karena sokongan pendapatan dari BUMD, dan ada juga daerah yang justru dibebani karena keberadaan BUMD.

"Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya tidak menghadirkan benefit dalam bentuk profit," ujarnya.

Komisi II DPR, lanjut dia, ingin agar BUMD yang dimiliki pemerintah daerah bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan catatan kesekretariatan, para gubernur yang diundang di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Lampung, dan Gubernur Kalimantan Barat.

Berikutnya Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat Daya, dan Gubernur Papua Tengah.

Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Tengah berhalangan hadir karena sedang mendampingi kunjungan dari pemerintah pusat ke daerahnya.

#DPR #Dana #Transfer #Daerah #KomisiII #Gubernur #pemerintah

29 Agustus 2024

Gaya Hedon Kaesang-Erina Jadi Perhatian Publik, Demokrat: Harusnya Tiru Kesederhanaan Jokowi

18 Juli 2024

DPRD Bakal Panggil Disdik DKI soal Pemecatan Ratusan Guru Honorer

14 Agustus 2023

Resmi! Golkar, PKB & PAN Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

21 Maret 2025

Dasco Sampaikan Maaf Prabowo tak Hadir di Bukber NasDem

07 April 2025

Megawati Batal Video Call dengan Prabowo, Keluarga Presiden Hendak Perjalanan Ke Kediaman Jokowi

26 Oktober 2023

Pertahankan Citra Lebih Humoris, Prabowo: Namanya Terkalahkan Dua Kali