Jokowi Resmi Keluarkan Perpres Aturan Main Izin Tambang Bagi Ormas Keagamaan

23 Juli 2024 | Author : Susanti

Foto: Antara/Andi Firdaus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pembagian izin pertambangan (IUP)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pembagian izin pertambangan (IUP) yang diperuntukan kepada perusahaan masyarakat, perusahaan desa, dan organisasi masyarakat keagamaan (ormas), termasuk koperasi.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Alokasi Tanah Bagi Pengelolaan Penanaman Modal yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 22 Juli 2024 di Jakarta.

Jaringan Informasi Dokumen Hukum (JDIH) Sekretariat Departemen Luar Negeri (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, memberitakan bahwa ketentuan mengenai pembagian IUD kepada kelompok masyarakat diatur dalam Pasal 5A ayat 1.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha, serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 70 bertujuan untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

Selain itu, kata Bahlil, Perpres tersebut juga mengatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi Badan Usaha Milik desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

"Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi teknis-nya, ada di Kementerian ESDM," katanya.

#Jokowi #Tambang #Ormas #Keagamaan #pilpres

16 Oktober 2023

Bertolak belakang dengan hasil rakernas, 3 Projo DPC DKI malah menyatakan dukungannya terhadap Ganj

10 Agustus 2023

Bawaslu Punya Kewenangan Hentikan Tahapan Jika Bermasalah, Ketua Bawaslu Anggap Lumrah

29 Agustus 2024

Gaya Hedon Kaesang-Erina Jadi Perhatian Publik, Demokrat: Harusnya Tiru Kesederhanaan Jokowi

09 November 2024

KPU Tegaskan Akan Komitmen Cegah Kekerasan Gender Pada Pemilu 2024

28 Mei 2024

Rumah Kementan Digeledah, Istri SYL Bantah Soal Kepemilikan Tas Mewah Dior

16 Mei 2024

Tahun Depan Pensiun Jadi Presiden, Segini Besaran Harta Terbaru Jokowi

24 Mei 2024

PDIP Gelar Rakernas Ke-V , Megawati Disambut Pramono Anung

31 Mei 2024

Pansel KPK harus Tegas Coret Calon Pimpinan Bermasalah

05 November 2023

Luhut Buka Suara, Gibran Disebut Tak Pantas Jadi Cawapres

30 Oktober 2023

Anies Kritik Dinasti Politik, Fraksi Prabowo-Gibran Tanggapi Keras

25 Agustus 2024

Terpilih Kembali Jadi Ketum PKB, Ini Pesan Cak Imin

03 September 2023

Cawapres Ini Disebut Bikin Prabowo 'Auto Menang' Pilpres, Wah Siapa?

04 September 2023

Demokrat terbuka terhadap transformasi koalisi, termasuk bergabung dengan PDIP

20 Agustus 2024

Cak Imin Minta Anies Bersabar, Proses Politik Bisa Sangat Cepat Berubah

09 November 2024

Sirekap Banyak Dikritik, KPU Bawa BSSN dan Polri