Rusak Nama Partai, Pengurus PDIP Pemalang Desak Megawati Pecat Hasto Kristiyanto

Bagikan

02 Januari 2025 | Author : Sussant Susanti

Foto: Antara

Posisi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku dan segala manuvernya dinilai telah merusak nama baik partai.

Posisi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku dan segala manuvernya dinilai telah merusak nama baik partai.

DPD PDIP meminta Ketum Megawati Soekarnoputri mengambil tindakan tegas dan mencopot Hasto.

Wakil Ketua Umum DPC PDIP Kabupaten Pemaran Sudarsono menilai PDIP tak akan berubah meski Hasto Kristiyanto tak lagi menjabat Sekjen.

“Saya pesan: PDIP itu partai besar, hebat. Artinya PDIP tidak akan berhenti, seolah-olah Hust punya masalah hukum, maka PDIP akan berhenti bernapas, tidak, ”ujarnya kepada wartawan yang dikutip Kamis (2/1). . /2025)

Ia yakin seluruh tindakan Hast baru-baru ini cukup untuk mengevaluasi partai dalam mencari sekretaris jenderal baru.

"Ayo monggo bapak ibu, ibu ketum dengan segala jajarannya, dari kasus Hasto jadi catatan untuk evaluasi. Mas Hasto kan sudah merusak partai," ujarnya.

Sudarsono juga menyayangkan manuver Hasto yang berupaya lakukan politik sandera, dengan mengklaim memiliki kartu AS berupa bukti video pejabat dan petinggi negara yang korup. "Sekjen kami ini mental tempe," kata Sudarsono.

Dia menuturkan, harusnya jika Hasto menyimpan video skandal elite, maka harusnya dibongkar sejak awal dan tidak disimpan saja. Ia pun menyebut Hasto menjadi penjahat karena sengaja menyimpan video skandal elit.

"Kalau itu (skandal) sama-sama benar, maka sama-sama penjahat, bukan negarawan. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya," ucap Sudarsono.

Dia juga mengungkap, dirinya telah menyurati lembaga antirasuah agar segera menindak Hasto. Surat itu, tutur dia, telah dilayangkan pada Selasa (31/1/2024).

"Ya, betul, kemarin tanggal 31, kami jauh-jauh dari Pemalang ke Kantor KPK di Jakarta ini yang pada intinya surat saya adalah saya menyampaikan kepada pimpinan KPK untuk kasus Pak Hasto ini yang justru berlarut-larut untuk bisa ditindaklanjuti seperti apa setelah ditetapkan menjadi tersangka," katanya

Sudarsono meminta Hasto bersikap 'gentelman', hadapi proses hukum. Jika dirasa KPK tak cukup bukti, 'anak emas' Ketum Megawati Soekarnoputri itu diminta tempuh jalur hukum, bukan bikin gaduh.

"Sehingga saya sampaikan kemarin kepada pucuk pimpinan (KPK), kalau memang sekiranya ada hal-hal yang merugikan Mas Hasto, dan tentunya Mas Hasto juga akan melakukan langkah-langkah hukum karena celah hukum itu ada," ujarnya.

Diketahui, Hasto bersama segelintir kader PDIP ditengarai sedang memainkan praktik politik sandera. Politikus banteng moncong putih Guntur Romli yang menyuarakan pertama kali perihal adanya video skandal pejabat dan petinggi negara.

Dia menyebut, Hasto memiliki kartu AS para pejabat yang diduga melakukan korupsi. Dia mengklaim, bukti ini mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia. Guntur juga mengatakan, Hasto telah membuat puluhan video untuk mengungkap skandal para pejabat korup tersebut.

Mantan politikus PSI ini menyebut video yang dibuat Hasto merupakan lanjutan dari video keterangannya seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang menarik adalah Mas Hasto telah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," ujar Guntur.

Diketahui, pada video pernyataan pertamanya, Hasto memberikan pandangannya terkait status tersangka yang disandangnya. Dia tetap merasa dikriminalisasi dan dipolitisasi, seraya menyerukan kader banteng untuk melanjutkan perlawanan.

#Hasto #Banteng #PDIP #Pemalang #Megawati #partai #politik

14 Desember 2024

Bos Lippo Group Kunjungan Ke Solo, Indef Duga Mau Tagih 'Utang'

29 Desember 2024

Tak Ada Singgung Reshuffle, Zulhas Sebut Pertemuan Ketum KIM Hanya Bahas Kinerja Kabinet

29 Januari 2025

Komisi X Soroti Usulan Izin Kampus Kelola Tambang: Khawatir Ada Konflik Kepentingan

31 Agustus 2023

Terbaru! Survei Capres 2024: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar

10 Juni 2024

Pemilu 2024 Selesai, Golkar Berhasil Kuasai 18 Persen Kursi Parlemen

03 Juli 2024

Hasyim Sudah Setujui Kontrak Nikah Usai Hubungan Badan dengan Korban