Menuju Pilkada 2024, KPU dan Pemerintah Akan Atur Distribusi Bansos

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri (mendagri) mengambil aturan untuk menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan bansos menjelang pemilu 2024.

Titi menilai hal ini penting karena penyalahgunaan tunjangan sosial menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya terkait sengketa Pilpres 2024.

Selain itu, Titi menilai Peraturan KPU (PKPU) dan/atau Peraturan Internal (Permendagri) harus mempunyai aturan terkait pembagian manfaat sosial yang bertepatan dengan masa pemilihan daerah dan tidak dapat diterapkan oleh pejabat negara yang berlatar belakang politik.

"Tidak boleh dilakukan simbolisasi penyerahan atau penggunaan simbol-simbol personal yang bisa memberi insentif elektoral," kata Titi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Anggota Dewan Pertimbangan Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menegaskan, penyaluran bantuan sosial harus melalui jalur resmi.

Selain itu, ia juga tidak setuju dengan pembagian tunjangan sosial seperti ini. berlangsung dengan ritual yang berlebihan. Selain itu, juga melibatkan pejabat yang berlatar belakang politik.

“Langkah itu kelak harus melarang pengguna simbol-simbol petahana yang akan atau maju di pilkada. Baik dalam program-program pemerintah dan iklan layanan masyarakat yang bisa memberi insentif elektoral," ujar Titi.

#Pilkada #KPU #Pemerintah #Distribusi #Bansos #pilkada2024

09 September 2023

Elit Demokrat Percaya diri, SBY: Megawati bisa menerima AHY

25 Agustus 2024

Sah! PKPU Pilkada Disahkan Sesuai Putusan MK

21 April 2025

Guyon Dasco soal Posisi Jokowi-Prabowo: Ini Bukan Matahari Kembar

18 April 2025

Usut Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia, Pakar: KPK Harus Terbuka

25 April 2026

Golkar Soroti Pluralisme dan Politik Inklusif dalam Perayaan Paskah Nasional 2026

29 April 2025

Kini Jadi Ancaman Besar Siber, Gibran Sibuk Ajak Masyarakat Manfaatkan AI