Menuju Pilkada 2024, KPU dan Pemerintah Akan Atur Distribusi Bansos

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri (mendagri) mengambil aturan untuk menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan bansos menjelang pemilu 2024.

Titi menilai hal ini penting karena penyalahgunaan tunjangan sosial menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya terkait sengketa Pilpres 2024.

Selain itu, Titi menilai Peraturan KPU (PKPU) dan/atau Peraturan Internal (Permendagri) harus mempunyai aturan terkait pembagian manfaat sosial yang bertepatan dengan masa pemilihan daerah dan tidak dapat diterapkan oleh pejabat negara yang berlatar belakang politik.

"Tidak boleh dilakukan simbolisasi penyerahan atau penggunaan simbol-simbol personal yang bisa memberi insentif elektoral," kata Titi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Anggota Dewan Pertimbangan Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menegaskan, penyaluran bantuan sosial harus melalui jalur resmi.

Selain itu, ia juga tidak setuju dengan pembagian tunjangan sosial seperti ini. berlangsung dengan ritual yang berlebihan. Selain itu, juga melibatkan pejabat yang berlatar belakang politik.

“Langkah itu kelak harus melarang pengguna simbol-simbol petahana yang akan atau maju di pilkada. Baik dalam program-program pemerintah dan iklan layanan masyarakat yang bisa memberi insentif elektoral," ujar Titi.

#Pilkada #KPU #Pemerintah #Distribusi #Bansos #pilkada2024

22 November 2024

Pemberdayaan Perempuan Jadi Isu Prioritas Pasangan RK-Suswono

14 Juni 2024

KPK Dalami Sumber Kekayaan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

29 Agustus 2024

Gaya Hedon Kaesang-Erina Jadi Perhatian Publik, Demokrat: Harusnya Tiru Kesederhanaan Jokowi

19 Juli 2025

Wabup Putri Karlina Minta Maaf atas Insiden Maut di Pernikahannya: “Kami Sangat Berduka”

29 Januari 2025

Mayoritas Gen Z Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo Di 100 Hari Pertama

28 April 2025

PAN Sebut KMP Tetap Solid Meski Ada Isu Pemakzulan Gibran