Menuju Pilkada 2024, KPU dan Pemerintah Akan Atur Distribusi Bansos

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri (mendagri) mengambil aturan untuk menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan bansos menjelang pemilu 2024.

Titi menilai hal ini penting karena penyalahgunaan tunjangan sosial menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya terkait sengketa Pilpres 2024.

Selain itu, Titi menilai Peraturan KPU (PKPU) dan/atau Peraturan Internal (Permendagri) harus mempunyai aturan terkait pembagian manfaat sosial yang bertepatan dengan masa pemilihan daerah dan tidak dapat diterapkan oleh pejabat negara yang berlatar belakang politik.

"Tidak boleh dilakukan simbolisasi penyerahan atau penggunaan simbol-simbol personal yang bisa memberi insentif elektoral," kata Titi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Anggota Dewan Pertimbangan Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menegaskan, penyaluran bantuan sosial harus melalui jalur resmi.

Selain itu, ia juga tidak setuju dengan pembagian tunjangan sosial seperti ini. berlangsung dengan ritual yang berlebihan. Selain itu, juga melibatkan pejabat yang berlatar belakang politik.

“Langkah itu kelak harus melarang pengguna simbol-simbol petahana yang akan atau maju di pilkada. Baik dalam program-program pemerintah dan iklan layanan masyarakat yang bisa memberi insentif elektoral," ujar Titi.

#Pilkada #KPU #Pemerintah #Distribusi #Bansos #pilkada2024

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

18 September 2023

Demokrat Merapat, SBY Resmi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

20 Juli 2024

Dilantik Pj Gubernur Jateng, Teguh Prakosa Resmi Jadi Walkot Solo

26 September 2023

Resmi! Kaesang Ditetapkan Jadi Ketum PSI Gantikan Girin Ganesha

20 April 2025

Hindari Terjadi Pelanggaran, Bawaslu Awasi Ketat Delapan Daerah PSU

17 Maret 2025

PDIP Dukung RUU TNI, Tak Gubris soal Dwifungsi ABRI