Golkar Ngotot Pileg dan Pilpres Dipisah, PKB Ikut Setuju

Bagikan

Foto: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli KurniaANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Golkar ngotot usul pileg dan pilpres dipisah dalam revisi UU Pemilu dengan skema ala 2004. PKB setuju, sementara pengamat mengingatkan risiko biaya membengkak.

Jakarta – Partai Golkar kembali menegaskan usulannya agar pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi digelar serentak. Usulan itu dibawa Golkar ke pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kini mulai digarap DPR menuju Pemilu 2029.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut partainya sejak awal menginginkan ketiga jenis pemilu diselenggarakan sendiri-sendiri. Sikap tersebut ia sampaikan pada akhir September dan kembali ditegaskan, Jumat (2/10/2026).

Tiga Alasan Golkar

Doli menyebut sedikitnya tiga alasan. Pertama, pemilih bisa lebih fokus pada setiap jenis pemilihan, mulai dari mengenal calon, menilai karakter, hingga membandingkan visi dan misi, tanpa saling menenggelamkan isu saat kampanye. “Isu pileg itu sama sekali tenggelam dengan isu pilpres,” ujarnya.

Kedua, soal legitimasi dan pencalonan presiden. Menurut Doli, jika pileg digelar lebih dulu, hasilnya pada tahun yang sama bisa menjadi “tiket” pencalonan presiden. Dengan begitu, partai tidak lagi mencalonkan presiden memakai hasil pemilu lima tahun sebelumnya yang belum tentu mencerminkan aspirasi pemilih saat ini. Ketiga, dari sisi teknis, pemisahan dinilai meringankan beban kerja penyelenggara pemilu.

Skema Mirip Pemilu 2004

Golkar menawarkan jadwal seperti Pemilu 2004: pileg pada April, pilpres putaran pertama pada Juli, dan putaran kedua pada September jika diperlukan. Dalam skema itu, anggota DPR terpilih dilantik 1 Oktober, sedangkan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik 20 Oktober. Jeda tersebut diharapkan memberi waktu bagi masyarakat mengenali calon legislatif dan partai sebelum menentukan pilihan presiden.

PKB Sejalan, Pengamat Beri Catatan

Dukungan datang dari PKB. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan setuju, dengan alasan hasil pileg pada tahun yang sama bisa menjadi modal partai menentukan calon presiden dan wakil presiden, sehingga penjaringan calon lebih matang.

Namun, ada pandangan berbeda dari kalangan pengamat. Analisis yang dimuat Tirto menyebut pemisahan memang memberi ruang bagi pemilih menilai rekam jejak calon, tetapi berisiko membuat biaya pemilu membengkak serta membuka peluang politik dagang sapi dan pemerintahan terbelah (divided government). Pengamat juga mengingatkan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah mengubah model keserentakan dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal berjeda 2 hingga 2,5 tahun, bukan memisahkan pileg DPR dari pilpres.

Menunggu Pembahasan di Panja

Usulan Golkar ini akan menjadi salah satu bahan perdebatan di Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu di Komisi II DPR, yang pada Kamis (8/10/2026) menetapkan Bahtra Banong sebagai ketua. Sejumlah partai lain disebut mulai menyampaikan skema masing-masing, sehingga arah desain pemilu 2029 masih terbuka.

#RUUPemilu #PilegPilpres #Golkar #AhmadDoliKurnia #PKB #Pemilu2029 #PanjaRUUPemilu #BeritaTerkini #P

22 Agustus 2024

Berikan Apresiasi, Jokowi Akui Kontribusi Airlangga di Munas Golkar

31 Mei 2024

Sudah Dilantik, Partai NasDem Ungkap tak Tahu Anak SYL Bertugas di DPR

24 Mei 2024

PDIP Gelar Rakernas Ke-V , Megawati Disambut Pramono Anung

29 Agustus 2024

Tak Jadi Usung Anies Lantas Pilih Pramono, Pakar: Sikap PDIP Patut Ditiru!

14 Juni 2026

DPR Resmi Sahkan Revisi UU Polri, Polisi Aktif Kini Bisa Duduki Jabatan Sipil

02 Januari 2025

Kasus Hasto Kristiyanto Terus Bergulir, KPK Panggil Eks Komisioner KPU