DPR Tegaskan Kenaikan Gaji Harus Berbanding Lurus dengan Peningkatan Kualitas Guru

Bagikan

Foto: Antara

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan, adanya kebijakan baru pemerintah terkait kenaikan gaji guru, tentu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas yang dimiliki guru

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan, adanya kebijakan baru pemerintah terkait kenaikan gaji guru, tentu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas yang dimiliki guru.

Dia menegaskan tantangan ke depan dalam dunia pendidikan akan menjadi semakin berat dan kompetitif.

Dengan demikian, para guru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama terkait dengan perkembangan dunia digital yang begitu pesat.

Lalu memandang guru harus mengikuti perkembangan media digital dan memanfaatkannya dalam pembelajaran.

"Sebab, guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan. Guru yang mempunyai kemampuan mengajar dengan baik, maka para siswa juga akan mudah memahami ilmu yang disampaikan," ucapnya.

Gaji Guru non ASN yang Belum Lulus Sertivikasi Harus Diperhatikan
Selain menaikkan gaji guru ASN dan non ASN yang lulus sertifikasi, pemerintah juga harus memberikan perhatian bagi guru non ASN yang belum lulus sertifikasi.

Pemerintah, perlu mendorong para guru honorer agar mengikuti sertifikasi sehingga kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan.

“Kondisi guru honorer sangat memprihatinkan. Gaji mereka sangat kecil. Padahal, banyak dari mereka yang sudah lama menjadi guru. Pemerintah juga harus memberi perhatian kepada mereka,” katanya.

Lalu berharap rencana pemerintah untuk melaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 806.486 guru bisa terlaksana pada tahun depan. Saat ini, terdapat 1.932.66 guru yang bersertifikat pendidik atau 64,4 persen dari total guru yang ada.

#DPR #Gaji #Kualitas #Guru #pendidikan #kemendikbud #prabowo

21 April 2025

Amankan Perayaan Paskah di Jayapura, Polisi Terjunkan 200 Personel

09 September 2023

Disinggahi Massa Saat Keluar Mabes, beginilah keadaan Rocky dan Haris Azhar

29 Maret 2025

Pemerintah Gelar Sidang Isbat, Tetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah Jatuh Pada Senin 31 Maret 2025

09 April 2025

Cina Memanas, Prabowo Optimis Indonesia Bisa Hadapi Kebijakan Tarif Trump

16 Juli 2024

Adanya Dugaan Korupsi Kuota Haji, Kemenag Minta Pansus DPR Buktikan Segera

21 April 2025

MUI Sarankan Dana Sosial Umat Bisa Jadi Solusi Ketimpangan dan Perang Dagang AS