Kadung Bayar Mahal, Begini Nasib Kelas 1 BPJS Kesehatan

Bagikan

Foto: IDE Times

Proyek penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) menggantikan kelas kesehatan BPJS 1,2,3 menuai kontroversi di masyarakat.

Proyek penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) menggantikan kelas kesehatan BPJS 1,2,3 menuai kontroversi di masyarakat. Khususnya peserta kelas 1, karena biayanya sejauh ini paling tinggi.

Menteri Kesehatan (Menkes RI), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, biaya pengobatan BPJS masih dalam pembahasan. Ada proses penilaian satu tahun ke depan sebelum penetapan iuran yakni 30 Juni 2025.

Namun iuran KRIS untuk peserta BPJS Kesehatan tingkat 1 saat ini potensinya sama yakni tidak berubah. Namun iuran peserta BPJS Kesehatan kategori 2 dan 3 akan berubah.

"Sepemahaman saya kelas 1 [iurannya] tetap, ini yang akan berpengaruh [iuran] yang kelas 2 dan kelas 3," ungkap Budi saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Saat dikonfirmasi kembali soal perubahan iuran peserta BPJS Kesehatan kategori 1 saat KRIS ditetapkan, Budi mengatakan masih akan difinalisasi karena mungkin ada penyesuaian. Nanti akan diselesaikan karena siapa tahu mungkin kita merasa perlu melakukan penyesuaian, kata Budi.

"Iya (kemungkinan nominal iuran naik atau turun)," sambungnya.

Sementara itu terkait wacana iuran BPJS Kesehatan yang akan dijadikan satu tarif atau tunggal saat pemberlakuan KRIS, BGS mengaku hal itu masih dikaji. "Itu memang iuran single-nya masih dikaji, tuh, karena masih ada waktu, kan satu tahun," jelas Budi.

"Sedang dikaji. Bagaimana mengombinasikan yang kelas 2 dan kelas 3-nya dan tarifnya pada level berapa," lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Pusat Keuangan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ahmad Irsan menegaskan, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang baru akan menentukan tarif dan manfaat KRIS sesuai hasil penilaian masa transisi yang telah dilakukan. Ia mengungkapkan, keputusan tersebut akan diambil paling lambat 1 Juli 2025.

Sedangkan penilaian terkait implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024 akan dilanjutkan hingga 30 Juni 2025.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada tanggal 8 Mei 2024.

#Bayar #Mahal #BPJSKesehatan #2025 #news

11 April 2025

KPK Dalami Peran Ridwan Kamil di Balik Layar Kasus Korupsi Iklan BJB

29 November 2024

DPR Tegaskan Kenaikan Gaji Harus Berbanding Lurus dengan Peningkatan Kualitas Guru

14 April 2025

BUMN Akan Ambil Langkah Tegas, Imbas Pegawai Garuda Masuk Sindikat Pembuat Uang Palsu Bogor

07 Juli 2024

Dekan Fakultas Kedokteran Unair Diberhentika Imbas Tolak Program Kemenkes Datangkan Dokter Asing

21 April 2025

Bongkar Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia Rp8,3 Triliun, Direktur Eksekutif Etos Diteror Setelah Bo

24 Desember 2023

Viral! Perusahaan Octopus Punya Hamish Daud, Diduga Belum Bayar Staf