Adanya Dugaan Korupsi Kuota Haji, Kemenag Minta Pansus DPR Buktikan Segera

Bagikan

Foto: DPR RI

Hirman Latif, Direktur Jenderal Haji Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), telah meminta Panitia Khusus Pengawasan Haji (PANSAS) DPR RI mengusut dugaan korupsi yang dilayangkan kepada kementerian tersebu

Hirman Latif, Direktur Jenderal Haji Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), telah meminta Panitia Khusus Pengawasan Haji (PANSAS) DPR RI mengusut dugaan korupsi yang dilayangkan kepada kementerian tersebut.

Peraturan agama terkait penyerahan tugas haji berkala kepada panitia khusus sertifikasi haji.


"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Sebelumnya Anggota Pansus Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina.

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya (Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi), angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," ujar Hilman.

Hilman mengatakan Kemenag tidak bisa memutuskan soal pembagian kuota jika tidak ada rumusan dari Kementerian Haji Saudi yang diturunkan lewat dokumen.

Ketika dokumen dari Kementerian Haji Saudi turun, kata dia, maka Kemenag baru bisa memproses soal pembagian alokasi kuota haji tambahan. "Dari sana dokumennya barulah kita proses, kalau gak ada itu, gak bisa kita proses," kata dia.
Hilman juga menegaskan Kementerian Agama siap akan membawa dokumen dan data-data yang diperlukan saat rapat Pansus Haji dimulai.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan siap mengikuti setiap proses evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024, menanggapi perihal disepakatinya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji oleh DPR RI.

"Ya kita ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi. Jadi kita ikuti saja," ujar Yaqut.

Saat ini pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan pelayanan dalam operasional haji, kata dia, apalagi kini tengah memasuki fase pemulangan jamaah. Evaluasi akan dilakukan setelah masa operasional haji tuntas.

"Saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Karena operasional haji belum selesai. Jadi nanti kita tunggu operasionalnya selesai sampai tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," kata Yaqut.

#Korupsi #KuotaHaji #Kemenag #DPR #PEMERINTAH

05 Juni 2024

Penetapan Awal Zulhijah 1445 H, Kemenag Pantau Hilal Mulai 7 Juni Mendatang

05 April 2025

H+5 Lebaran, Lebih dari 234.752 Kendaraan Mulai Masuk Jakarta

22 Mei 2024

Kadung Bayar Mahal, Begini Nasib Kelas 1 BPJS Kesehatan

07 Juli 2024

Dekan Fakultas Kedokteran Unair Diberhentika Imbas Tolak Program Kemenkes Datangkan Dokter Asing

16 Juni 2024

Menjelang Wukuf di Arafah, PP Muhammadiyah Imbau Jamaah Rawat Kemabruran Ibadah Haji

29 Mei 2024

Menyusul Spanyol, Indonesia Sambut Keputusan Norwegia Akui Kemerdekaan Palestina