KPK Optimis Permintaan Penahanan Sementara Paulus Tannos bakal Dikabulkan Pengadilan Singapura

Bagikan

Foto: nilah.com/Rizki

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis pengadilan Singapura akan mengabulkan permohonannya untuk penahanan sementara terhadap Direktur Utama PT Sandipala Altaputra Paulus Thanos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis pengadilan Singapura akan mengabulkan permohonannya untuk penahanan sementara terhadap Direktur Utama PT Sandipala Altaputra Paulus Thanos yang menjadi buronan kasus KTP elektronik.

Permohonan tersebut diajukan oleh otoritas peradilan Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia. Jika disetujui, Paulus Thanos dapat dideportasi ke Indonesia sebagai bagian dari proses ekstradisi.

"KPK yakin bahwa prosedur penahanan sementara yang dilakukan oleh otoritas peradilan Singapura akan diakui oleh pengadilan Singapura," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika di gedung KPK yang mengenakan seragam militer merah putih di Singapura Selatan. Pernyataan itu disampaikannya dalam jumpa pers yang digelar di gedung itu. Jakarta. , Jumat (31 Januari 2025).

Tessa mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Kepolisian Nasional, dan Kementerian Luar Negeri untuk menuntaskan berkas proses ekstradisi terhadap Paulus Thanos.

"KPK dalam hal ini bersama-sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Polri, bahkan juga dari Kementerian Luar Negeri juga, sebagai unsur-unsur yang masuk di pemerintahan Indonesia, itu berusaha untuk melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan pemerintahan Singapura. Bahwa ada proses di sana kita tidak bisa ikut campur, tidak bisa mengganggu karena itu merupakan otoritas pemerintahan negara lain," jelas Tessa.

Dia menambahkan, bukannya KPK tak mau berbuat lebih untuk mempercepat proses ekstradisi. Hanya saja lembaga antirasuah tidak memiliki wewenang terhadap proses persidangan yang dijalani Paulus Tannos di Singapura.

"Yang kedua, sistem hukumnya juga berbeda, sehingga tugas KPK dan lembaga-lembaga yang tadi sudah disebutkan hanya mencoba untuk secepatnya memenuhi persyaratan yang diminta. Dan bila itu sudah lengkap, kita menunggu jawaban dari pemerintah Singapura," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, optimistis bahwa pengajuan ekstradisi Indonesia terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el, Paulus Tannos, akan berjalan lancar meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

Supratman juga menyebut bahwa Guinea-Bissau turut mengajukan ekstradisi Tannos kepada Singapura. Namun, ia yakin permohonan Indonesia yang akan dipenuhi oleh pemerintah Singapura karena Tannos melakukan tindak pidana di Indonesia dan masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah Singapura sudah sangat kooperatif dengan permintaan yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan," ujar Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Terkait percepatan proses ekstradisi agar tidak didahului oleh pemerintah Guinea-Bissau, Supratman menyebut hal itu merupakan langkah teknis dari pengajuan ekstradisi yang menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri RI.

Kemenkum RI saat ini masih melengkapi dokumen pengajuan ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura. Dokumen tersebut paling lambat harus diajukan ke pemerintah Singapura pada 3 Maret 2025.

#KPK #PaulusTannos #Pengadilan #Singapura #korupsi #kasus #indonesia

10 Mei 2024

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Selaras Dengan Sikap PDIP?

04 September 2023

Terkejut! Ketua Kadin Arsjad Rasjid menjadi Ketua Timses Ganjar

28 Juni 2024

Total Korupsi SYL Rp 44,7 M, Jaksa KPK: Diantaranya Mengalir ke Partai NasDem

11 April 2025

Jokowi Siap Hadapi Tuntutan Kontrak Mobil Esemka di PN Solo, Akan Hadiri Sidang Perdana

02 Januari 2025

PAN: Prabowo tak Usah Dengarkan Suara Sumbang Yang Memprovokasi Pemerintah

17 Juli 2024

KPU Pertegas Caleg yang Belum Serahkan LHKPN Tak Bisa Dilantik