Ratusan Guru Honorer Di Jakarta Mendadak Dipecat, Ada Apa Dengan Pendidikan Indonesia

Bagikan

Foto: tirtamedia

Pemutusan kontrak ratusan guru relawan secara sepihak Di Jakarta telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pejabat pendidikan.

Pemutusan kontrak ratusan guru relawan secara sepihak Di Jakarta telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pejabat pendidikan.

Wakil Ketua PP Pergunu (Pimpinan Pusat Ikatan Guru Nahdlatul Ulama) Ahmad Zuri menyoroti dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kebijakan volunter cleaning atau “pembersihan” yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurut Zuri yang juga dosen UIN Sunan Kalijaga, pemutusan kontrak tersebut tidak hanya menambah beban kerja guru tetap, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan dan stabilitas keuangan guru sukarelawan dan keluarganya ada kemungkinan memberi.

"Guru honorer telah berperan penting dalam mengisi kekosongan tenaga pengajar di banyak sekolah negeri. Tanpa mereka, efektivitas pembelajaran dapat terganggu dan ini tentunya berdampak pada kualitas pendidikan," kata Zuhri dalam sebuah pernyataan di laman resmi PBNU, Kamis (18/7/2024).

Selain menambah beban kerja guru yang masih bertugas, pemutusan kontrak ini juga menimbulkan masalah keamanan pekerjaan dan kesejahteraan bagi para guru honorer.

"Banyak dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun dengan harapan akhirnya diangkat sebagai pegawai tetap. Kini, dengan pemutusan kontrak ini, mereka harus mencari sumber penghasilan lain di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu," tambah Zuhri.

Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, juga menekankan bahwa pemutusan ini telah membatalkan harapan banyak guru honorer yang sedang menantikan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

“Mereka telah mengabdi enam tahun atau lebih, dan dengan diberhentikannya mereka secara tiba-tiba, kesempatan mereka untuk terlibat dalam PPPK pun hilang,” ujar Iman.

Sementara Pengacara Publik LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyoal istilah pembersihan atau cleansing yang digunakan Dinas Pendidikan Jakarta tidak ada dalam aturan mengenai pengelolaan sumber daya manusia.

Istilah ini identik dengan pembersihan etnik atau penghapusan paksa secara sistematis terhadap kelompok etnik atau agama dari sebuah kawasan oleh sebuah kelompok etnik yang lebih berkuasa demi menciptakan masyarakat homogen.

”Ini genosida terhadap guru honorer karena istilahnya ambigu. Kata cleansing kalau kita buat terjemahan bebasnya berarti pembersihan. Itu hanya dikenal dalam istilah kejahatan hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Ini sangat tidak manusiawi,” ucap Fadhil.

Kritik terhadap kebijakan ini mengemuka, dengan banyak pihak yang menuntut agar pemerintah DKI Jakarta meninjau kembali dan mempertimbangkan kembali dampak dari kebijakan tersebut.

Mereka mendesak agar ada langkah konkret untuk mengatasi masalah ini agar tidak berulang di masa yang akan datang.

#Guru #Honorer #Jakarta #Pendidikan #kemendikbud #pemerintah

25 Oktober 2023

Catat! ASN Bakal Dapat Insentif 3 Bulan dan Bonus Tahunan

05 Oktober 2024

Kopindo Ajak Anak Muda Pegiat Koperasi Optimalkan Peran Strategis Menuju Bonus Demografi 2045

26 Desember 2024

Sopan dan Berkelakuan Baik, Hakim Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara Buntut Korupsi Timah 300 Tril

21 Mei 2024

Basuki Tegaskan Jokowi Akan Pindah ke IKN Jika Sumber Daya Sudah Siap

12 Juli 2024

Kemenkumham Ancam Tegas Blokir Perusahaan Terlibat Judi Online

14 Desember 2024

Kasus Agus Masih Jadi Polemik, Kemensos Jelaskan Alur Penggalangan Donasi