Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Jadi Sorotan Utama dalam Reformasi Polri

Bagikan

Foto: (Foto: Dok. Antara/Hafidz Mubarak A)

Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan disebut sebagai akar masalah utama Polri. Pengamat menilai reformasi harus fokus pada akuntabilitas, pengawasan, dan pembatasan kekuasaan.

Jakarta – Isu korupsi dan penyalahgunaan kewenangan kembali mencuat sebagai sorotan utama dalam wacana reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejumlah lembaga independen, aktivis, hingga pengamat hukum menilai kedua persoalan tersebut menjadi akar krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Laporan Indonesia Audit Watch (IAW) menegaskan, dalam satu dekade terakhir Polri dinilai gagal melakukan reformasi menyeluruh. Berbagai kasus korupsi, mark-up anggaran, hingga praktik suap masih marak terjadi. Selain itu, catatan pelanggaran kekerasan aparat dalam penanganan aksi massa maupun kasus hukum menambah daftar panjang persoalan di tubuh Polri.

“Korupsi dan kesewenang-wenangan adalah masalah serius. Reformasi Polri harus berangkat dari dua isu ini agar bisa mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangannya.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mencatat lebih dari separuh masyarakat menyatakan ketidakpercayaan terhadap Polri. Hal ini dipicu oleh sejumlah kasus besar, mulai dari tragedi Kanjuruhan, kasus pembunuhan Brigadir J, hingga dugaan suap di lingkaran perwira tinggi kepolisian.

Selain praktik korupsi dan kekerasan, isu regulasi juga menjadi sorotan. Draf revisi KUHAP dan RUU Polri yang tengah dibahas dinilai memberi kewenangan terlalu luas kepada kepolisian, seperti penyadapan dan penahanan, tanpa pengawasan eksternal yang memadai. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai langkah tersebut justru mengancam prinsip akuntabilitas dan berpotensi memperkuat kultur kesewenang-wenangan.

Pengamat menekankan, agenda reformasi Polri harus berfokus pada tiga hal: penguatan pengawasan internal dan eksternal, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta pembatasan kewenangan agar tidak melampaui prinsip hak asasi manusia. Tanpa langkah konkret pada poin-poin tersebut, Polri dikhawatirkan akan terus kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

#Korupsi #Wewenang #Sorotan #Utama #Reformasi #Polri #pemerintahan

12 Mei 2025

Vonis Ringan Harvey Moeis, Hakim Eko Dimutasi ke Papua Barat

16 September 2025

Permintaan Kontroversial Kubu Nadiem Dinilai Bisa Rugikan Prabowo, Hotman Paris Diminta Fokus

29 April 2025

Begini Sanksi Hukum bagi Oknum Jual Beli Rokok Ilegal

23 Februari 2026

Terkuak, Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro Dipecat dan Ditahan, Diduga Terima Rp2,8 Mi

16 September 2025

Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Jadi Sorotan Utama dalam Reformasi Polri

29 April 2025

Ikut Terlibat Korupsi Jasindo Rp7,6 M, Pemilik PT MBS Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara