Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Jadi Sorotan Utama dalam Reformasi Polri

Bagikan

Foto: (Foto: Dok. Antara/Hafidz Mubarak A)

Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan disebut sebagai akar masalah utama Polri. Pengamat menilai reformasi harus fokus pada akuntabilitas, pengawasan, dan pembatasan kekuasaan.

Jakarta – Isu korupsi dan penyalahgunaan kewenangan kembali mencuat sebagai sorotan utama dalam wacana reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejumlah lembaga independen, aktivis, hingga pengamat hukum menilai kedua persoalan tersebut menjadi akar krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Laporan Indonesia Audit Watch (IAW) menegaskan, dalam satu dekade terakhir Polri dinilai gagal melakukan reformasi menyeluruh. Berbagai kasus korupsi, mark-up anggaran, hingga praktik suap masih marak terjadi. Selain itu, catatan pelanggaran kekerasan aparat dalam penanganan aksi massa maupun kasus hukum menambah daftar panjang persoalan di tubuh Polri.

“Korupsi dan kesewenang-wenangan adalah masalah serius. Reformasi Polri harus berangkat dari dua isu ini agar bisa mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangannya.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mencatat lebih dari separuh masyarakat menyatakan ketidakpercayaan terhadap Polri. Hal ini dipicu oleh sejumlah kasus besar, mulai dari tragedi Kanjuruhan, kasus pembunuhan Brigadir J, hingga dugaan suap di lingkaran perwira tinggi kepolisian.

Selain praktik korupsi dan kekerasan, isu regulasi juga menjadi sorotan. Draf revisi KUHAP dan RUU Polri yang tengah dibahas dinilai memberi kewenangan terlalu luas kepada kepolisian, seperti penyadapan dan penahanan, tanpa pengawasan eksternal yang memadai. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai langkah tersebut justru mengancam prinsip akuntabilitas dan berpotensi memperkuat kultur kesewenang-wenangan.

Pengamat menekankan, agenda reformasi Polri harus berfokus pada tiga hal: penguatan pengawasan internal dan eksternal, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta pembatasan kewenangan agar tidak melampaui prinsip hak asasi manusia. Tanpa langkah konkret pada poin-poin tersebut, Polri dikhawatirkan akan terus kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

#Korupsi #Wewenang #Sorotan #Utama #Reformasi #Polri #pemerintahan

21 April 2025

Polres Jakpus Ungkap Motif Dokter Rekam Mahasiswi Mandi di Cempaka Putih

31 Mei 2025

Ungkap Korupsi Asta Cita Prabowo, Usut Dugaan Andil Nadiem di Kasus Korupsi Laptop Rp9,98 Triliun

12 Mei 2025

Mahasiswanya Buat Meme Prabowo-Jokowi, ITB Janji Beri Pembinaan soal Kesantunan dalam Berekspresi

26 Juli 2025

Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim: Proyek Chromebook Rp9,3–9,9 Triliun Diselidiki Kejagung

21 April 2025

Bandang di Lampung, 3 Orang Meninggal, BPBD Minta Masyarakat Waspada

18 April 2025

Tahan Ijazah Pekerja, PKB Dorong Kemenaker Cabut Izin Usaha UD Sentosa Seal