RUU Perampasan Aset Disepakati DPR dan Pemerintah, Segera Dibawa ke Paripurna

Bagikan
18 November 2026 | Author :
Foto: Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Komisi III DPR saat konferensi pers RUU Perampasan Aset di Jakarta, Rabu (18/11/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna setelah melalui 87 kali rapat dengar pendapat.
JAKARTA– Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan tersebut diambil setelah pembahasan tingkat pertama antara DPR dan pemerintah rampung pada Rabu (18/11/2026).

Rapat pengambilan keputusan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh fraksi yang hadir menyatakan setuju agar rancangan aturan tersebut dilanjutkan ke pembahasan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang. Komisi III bahkan menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat, organisasi, hingga para ahli.

Menurut Habiburokhman, rangkaian pembahasan tersebut dilakukan sejak September 2025. Berbagai masukan yang diterima kemudian menjadi bahan penyempurnaan substansi rancangan undang-undang.

RUU Perampasan Aset Atur Pengembalian Kerugian Korban

Salah satu poin penting dalam RUU Perampasan Aset adalah pengaturan mengenai pengembalian kerugian korban tindak pidana, termasuk korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

Habiburokhman menjelaskan, melalui ketentuan tersebut, korban kejahatan keuangan massal berpeluang memperoleh ganti kerugian dari hasil penjualan aset milik pelaku tindak pidana.

Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan mekanisme pemulihan kerugian bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan kembali uang mereka akibat tindak pidana.

Selain itu, rancangan aturan tersebut juga mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan aset.

DPR Bahas Perlindungan dari Penyalahgunaan Wewenang

Di tengah dukungan terhadap pemberantasan korupsi, pembahasan RUU Perampasan Aset juga mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Komisi III DPR turut memasukkan ketentuan pengawasan untuk mencegah kewenangan perampasan aset disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman mengatakan aturan tersebut telah dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan kewenangan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.

Rancangan undang-undang ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana melalui prosedur yang melibatkan pemeriksaan di pengadilan.

Meski pembahasan tingkat pertama telah selesai, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang. Rancangan tersebut masih harus melalui pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Jika disetujui dalam rapat tersebut, RUU Perampasan Aset dapat melanjutkan proses pengesahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga
• Seorang Pesepeda Tewas, Dishub DKI Akan Tertibkan Ojol hingga Taksi yang Mangkal di Jalur Sepeda
• Gaya Hedon Pengacara Wilmar Group yang Jadi Tersangka Suap Korupsi CPO
• Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Mengaku Tak Mengerti Birokrasi Pemerintahan
• Terlibat Kasus Korupsi Timah Eks Dirjen ESDM Dituntut 8 Tahun Penjara
• Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Duduk Perkaranya
#RUUPerampasanAset #DPRRI #SufmiDascoAhmad #KomisiIIIDPR #PemberantasanKorupsi #PerampasanAset #Poli
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.