Prabowo Peringatkan Tak Boleh Ada Korupsi di Penyelenggaraan Haji

Bagikan

Foto: Antara

Hendarsam menyampaikan bahwa terdapat tujuh mantan pegawai KPK yang telah diangkat untuk mengawasi kinerja di dalam Badan Penyelenggara Haji.

Politikus Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan haji. Hal tersebut terlihat jelas dari penunjukan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa Firli Bahuri sebagai pengawas di Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

"Sektor ini, meskipun berbasis agama, banyak terdapat kolusi dan korupsi yang perlu diwaspadai. Inilah yang menjadi perhatian utama beliau (Presiden Prabowo)," kata Hendarsam dalam sebuah forum dengan tema Kinerja Pemerintah dan Optimisme Publik di Jakarta, pada hari Sabtu (31/5/2025).

Hendarsam menyampaikan bahwa terdapat tujuh mantan pegawai KPK yang telah diangkat untuk mengawasi kinerja di dalam Badan Penyelenggara Haji.

Prabowo berharap agar para mantan pegawai KPK tersebut bisa memberikan kontribusi terbaik untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi serta kolusi dalam penyelenggaraan haji.

Tidak hanya di ranah penyelenggaraan haji saja, Hendarsam menilai selama ini Prabowo juga serius membongkar kasus korupsi di ranah lain.

Itu terlihat dari aktifnya Kejaksaan Agung dan KPK dalam membongkar kasus korupsi di awal-awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto.

Hendarsam yakin keseriusan Prabowo dalam memberantas praktek korupsi akan terus berlanjut selama pemerintahannya demi terciptanya pemerintahan yang bersih sesuai dengan Asta Cita.

Untuk diketahui, dari tujuh eks pegawai KPK yang dikaryakan di BP Haji, beberapa nama di antaranya sebagai berikut.

1. Budi Agung Nugraha (mantan penyidik senior KPK) sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.

2. Chandra Sulistio Reksoprodjo (mantan Kepala Biro SDM KPK) sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.

3. March Falentino (mantan penyidik KPK) sebagai Kepala Subdirektorat.

4. Nurul Huda (mantan pengawas internal KPK) sebagai Kepala Subdirektorat.

5. Harun Ar-Rasyid (mantan penyidik KPK) sebagai Deputi Pengawasan BP Haji.

#Prabowo #Korupsi #Haji #indonesia #dunia #arabsaudi

20 Mei 2025

Ramai Unjuk Rasa Ojol, Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga Pengawas Jasa Transportasi Online

21 Mei 2025

Jauh Dari Driver Ojol! Segini Gaji Karyawan Gojek

01 Juni 2025

Update! Inovasi di Dunia Digital Kripto: Dari Fee Sharing hingga Cashback Transaksi

28 Mei 2025

CBA Desak KPK Periksa Direksi Pupuk Indonesia Imbas Kebocoran Subsidi Rp2,83 Triliun

25 Mei 2025

Kementerian PPPA Support Kolaborasi LSM untuk Bantuan Modal UMKM Khusus Perempuan

20 Mei 2025

Alumni UGM dan Eks PwC yang Garap Coretax Disebut Jadi Dirjen Pajak Baru