Karhutla Picu Gangguan Pernapasan, Palangka Raya Kerahkan Bus Oksigen untuk Warga

Bagikan

Foto: Antara Kalteng/Auliya Rahman

Kabut asap akibat karhutla memicu gangguan pernapasan di Palangka Raya. Pemerintah mengerahkan bus oksigen untuk membantu warga terdampak.

PALANGKA RAYA — Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mengerahkan bus oksigen untuk membantu warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan di tengah memburuknya kualitas udara dan meningkatnya kasus penyakit pernapasan di wilayah tersebut.

Bus yang dilengkapi tabung oksigen itu menyediakan layanan bantuan oksigen dengan pendampingan tenaga medis. Warga yang mengalami kesulitan bernapas dapat memperoleh bantuan melalui selang oksigen yang dipasang di hidung selama sekitar lima hingga 10 menit, sesuai kebutuhan layanan.

Reuters melaporkan, fasilitas tersebut disediakan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi udara yang tidak sehat. Petugas medis juga mendata warga yang datang dan memberikan bantuan kepada mereka yang mengeluhkan batuk maupun sesak napas.

Kabut asap yang menyelimuti Palangka Raya merupakan dampak kebakaran hutan dan lahan yang terus berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.

Ratusan Ribu Kasus Gangguan Pernapasan

Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 350.000 kasus gangguan pernapasan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama periode Agustus hingga 25 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 31.000 kasus dilaporkan terjadi di Kalimantan Tengah.

Sementara itu, laporan Kementerian Kesehatan yang diberitakan ANTARA pada 21 Oktober 2026 menyebutkan bahwa pemerintah telah menyediakan 477 tempat layanan oksigen darurat di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas umum yang tersebar di tujuh provinsi terdampak karhutla.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah fasilitas terbanyak, yakni 295 titik. Kalimantan Selatan memiliki 127 titik, sedangkan Kalimantan Barat menyediakan 35 titik.

Pada periode pendataan tersebut, kebakaran hutan dan lahan di 65 kabupaten dan kota di tujuh provinsi telah dikaitkan dengan 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Perbedaan angka dalam laporan tersebut berkaitan dengan periode pendataan dan cakupan kasus yang digunakan. Namun, keduanya menunjukkan besarnya dampak kesehatan yang harus ditangani selama krisis karhutla berlangsung.

Kualitas Udara Mencapai Tingkat Berbahaya

Selain peningkatan kasus gangguan pernapasan, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan juga dilaporkan memburuk akibat asap kebakaran.

Reuters melaporkan bahwa indeks polusi udara di beberapa wilayah terdampak bahkan melampaui angka 1.000. Sebagai pembanding, angka 300 atau lebih telah dikategorikan sebagai tingkat polusi yang berbahaya.

Paparan asap dalam kondisi tersebut dapat memperburuk keluhan pernapasan, khususnya pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan tertentu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan. Warga juga diminta menggunakan masker KN95 untuk membantu mengurangi paparan partikel berbahaya.

Pemerintah pusat turut menyalurkan bantuan medis, termasuk masker, tabung oksigen, alat konsentrator oksigen, nebulizer, dan alat pemurni udara untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak.

Penanganan Kesehatan Berjalan di Tengah Karhutla

Penyediaan bus oksigen menjadi salah satu langkah penanganan dampak kesehatan ketika kebakaran belum sepenuhnya terkendali. Namun, layanan tersebut tidak menggantikan kebutuhan penanganan medis lanjutan bagi warga yang mengalami sesak napas berat atau gejala darurat lainnya.

Di sisi lain, upaya pemadaman kebakaran dan perlindungan kawasan hutan serta lahan gambut tetap diperlukan untuk mengurangi sumber asap.

Kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api dapat membara di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meskipun bagian permukaan terlihat telah padam.

Krisis kabut asap juga memicu desakan masyarakat agar pemerintah meningkatkan upaya penanganan. Reuters melaporkan bahwa ratusan mahasiswa sebelumnya menggelar aksi di kantor gubernur untuk menuntut respons yang lebih kuat terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga membutuhkan perlindungan kesehatan masyarakat, pemantauan kualitas udara, serta pencegahan kebakaran berulang.

Selama kualitas udara belum membaik, warga di wilayah terdampak perlu terus mengikuti informasi resmi pemerintah dan mengurangi paparan asap, terutama kelompok yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.

#Karhutla #KabutAsap #PalangkaRaya #KalimantanTengah #KebakaranHutan #ISPA #KualitasUdara #Kesehatan

31 Maret 2026

Pemerintah Pastikan BBM Tidak Naik per 1 April 2026, Isu Kenaikan Dipicu Spekulasi Pasar

26 Oktober 2026

BEI Perketat Pengawasan Dugaan Manipulasi Saham, Rekening Investor Bisa Dibekukan

13 Mei 2025

Ledakan Amunisi TNI Di Garut, Dedi Mulyadi Janji Biayai Kuliah Anak Para Korban

22 Oktober 2026

Investasi Jabar Tembus Rp91 Triliun, Ratusan Ribu Warga Berebut Kerja

13 September 2025

IPR: Prabowo Diminta Selektif Pilih Menpora dan Menko Polkam, Bukan Sekadar Bagi-Bagi Kursi

29 April 2025

Hapus Batasan Usia Calon KPI Daerah, Pensiunan ASN Berebut Daftar