DPR RI Minta Tim Ekonomi Prabowo Pastikan Penerapan PPN 12 Persen tak Buat Gaduh Masyarakat

Bagikan

Foto: Antara

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri menyebutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen berpotensi menimbulkan gejolak di masarakat jika penerapannya serampangan. Apalagi jika berdampak kepada makin beratnya beban rakyat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri menyebutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen berpotensi menimbulkan gejolak di masarakat jika penerapannya serampangan. Apalagi jika berdampak kepada makin beratnya beban rakyat.


“Jadi kalau kita bicara pajak pertambahan nilai, kalau flat, itu efektif membebani masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata Hanif, Sabtu (14/12/2024). debat bertajuk ``Debat Pajak Pertambahan Nilai 12%, Solusi Pajak, atau ``Beban Baru Masyarakat'''' yang digelar di wilayah Jakarta Pusat.

Dijelaskannya, kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% pada 1 Januari 2025 berpotensi memberikan tambahan pendapatan negara sebesar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun bagi seluruh masyarakat. Namun, jika PPN atas barang mewah dibatasi sebesar 12%, potensi penerimaan pajak hanya meningkat sebesar Rp 2 triliun. kecil.

"Ketika PPN hanya barang mewah, kan sudah hasilnya Rp2 triliun. Begitu dipukul-rata, hasilnya bisa sampai Rp80 triliun. Kelihatan betul yang berkontribusi terhadap PPN ini," ucap Hanif.

Ia mengatakan, tim ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto harus bisa memastikan penerapan PPN 12 persen, tidak menimbulkan instabilitas sosial di masyarakat.

"Sangat penting memastikan agar upaya menaikan pendapatan negara itu jangan sampe menimbulkan ketidakstabilan sosial di masyarakat sekaligus menambah beban ekonomi di masyarakat," ucap Hanif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, daftar barang mewah yang terkena PPN 12 persen bakal diumumkan pada 1 Januari 2025. Sedangkan paket kebijakan insentif fiskal, diumumkan paling lambat pekan depan.

"Ya moga-moga paling lambat minggu depan, kalau bisa minggu-minggu ini," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Juanda I, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

#DPR #Tim #Ekonomi #Prabowo #PPN #12Persen #Sosial #rakyat

25 Maret 2025

Rosan Optimis Sebut Agrinas akan Dibiayai Danantara

06 April 2025

Menko Airlangga Undang Pelaku Bisnis Minta Masukan Terkait Tarif Impor AS Hari Ini

08 April 2025

Pasar Masih Aman, Anak Usaha SGER Teken Kontrak Penjualan Batu bara dengan Vietnam

15 Januari 2025

Hutang Tak Kunjung Dibayar, Apakah Debt Collector Boleh Sita Barang Milik Debitur?

29 Maret 2025

Tak Taat Aturan! Jelang Lebaran, Masih Ada 40 Perusahaan Belum Bayar THR

08 April 2025

Target Defisit APBN 2,5 Persen, Sri Mulyani: Jangan Khawatir ABPN 2025 tak Akan Jebol