Hari Sumpah Pemuda, BEM UI Gelar Demo di Bundaran HI dan Sampaikan Lima Tuntutan

Bagikan

Foto: (KLY/ Arie Basuki)

BEM UI bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi #IndonesiaSadar di Bundaran HI pada Hari Sumpah Pemuda. Lima tuntutan mencakup karhutla, anggaran, pendidikan, hukum, dan HAM.

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Demonstrasi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi mengenai sejumlah persoalan nasional yang dinilai belum mendapat penyelesaian memadai. Isu yang disoroti mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan anggaran negara, akses pendidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan pemberitaan Liputan6 dan NU Online Jakarta, BEM UI mengusung lima tuntutan utama yang dirangkum dalam seruan bertajuk Lima Perintah Rakyat. Tuntutan tersebut ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, menyebut aksi tersebut berangkat dari berbagai keresahan masyarakat yang menurut mahasiswa belum memperoleh respons memadai dari pemerintah.

Aksi pada 28 Oktober ini juga merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada 20 Oktober 2026.

Lima Tuntutan BEM UI kepada Pemerintah

Dalam seruan aksinya, BEM UI menyoroti lima bidang yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.

Pertama, penanganan karhutla dan pemulihan lingkungan. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran, serta menyelesaikan persoalan tata kelola lahan dan pemulihan ekosistem.

Tuntutan tersebut muncul di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah.

Kedua, pembenahan kebijakan ekonomi dan anggaran negara. BEM UI meminta pemerintah memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mahasiswa juga mengkritik penggunaan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Melalui tuntutan ini, mahasiswa mendorong agar kebijakan fiskal lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya mengurangi ketimpangan sosial.

Ketiga, penurunan biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar. BEM UI meminta pemerintah menekan biaya pendidikan, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pendidikan, dan mengakses kesempatan kerja yang layak.

Keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa mendesak penegakan hukum yang konsisten serta menolak penggunaan hukum untuk kepentingan penyalahgunaan kekuasaan.

Tuntutan ini menempatkan akuntabilitas pemerintah dan integritas lembaga negara sebagai bagian penting dari agenda reformasi.

Kelima, perlindungan kebebasan sipil dan penuntasan pelanggaran HAM. BEM UI meminta pemerintah menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, menuntaskan pelanggaran HAM, serta menghentikan militerisasi ruang sipil.

Mahasiswa menilai perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Aksi Lanjutan setelah Demonstrasi 20 Oktober

Sebelum aksi di Bundaran HI, BEM UI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil telah menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Tani pada 20 Oktober 2026.

Aksi tersebut berlangsung dalam rangka menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam demonstrasi sebelumnya, peserta menyoroti persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta penyempitan ruang sipil.

BEM UI kemudian menyerukan aksi lanjutan pada Hari Sumpah Pemuda untuk kembali menyampaikan tuntutan yang dinilai belum memperoleh tanggapan memadai.

Keterlibatan elemen masyarakat sipil dalam aksi tersebut juga memperlihatkan bahwa isu yang dibawa tidak terbatas pada kepentingan mahasiswa, tetapi mencakup persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara luas.

Hari Sumpah Pemuda Jadi Momentum Menyampaikan Aspirasi

Peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober identik dengan semangat persatuan dan peran generasi muda dalam kehidupan berbangsa. Bagi BEM UI dan kelompok masyarakat yang terlibat, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.

Lima tuntutan yang dibawa dalam aksi #IndonesiaSadar mencakup persoalan yang saling berkaitan, mulai dari perlindungan lingkungan dan pengelolaan anggaran hingga pendidikan, penegakan hukum, dan kebebasan sipil.

Meski demikian, tuntutan mahasiswa merupakan aspirasi dari kelompok yang menyelenggarakan aksi dan perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi. Penilaian terhadap kebijakan pemerintah tetap membutuhkan pemeriksaan data, penjelasan dari pihak terkait, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada respons pemerintah dan tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan. Dialog terbuka antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil menjadi salah satu jalur untuk mempertemukan kritik publik dengan proses perumusan kebijakan.

#BEMUI #HariSumpahPemuda #DemoMahasiswa #IndonesiaSadar #Karhutla #Pendidikan #Demokrasi #BeritaNasi

25 Oktober 2023

Media Asing Sorot Alasan Prabowo Pilih Gibran

26 Juli 2026

PDIP Peringati 30 Tahun Kudatuli, Desak Negara Tuntaskan Kasus dan Ungkap Pelanggaran HAM

13 November 2023

Ganjar Pranowo Tak Tenag, Putusan MKMK Telak, Gibran Masih Jadi Cawapres

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

16 Oktober 2023

Hasil jajak pendapat terkini calon presiden 2024: Anies vs Ganjar vs Prabowo

08 Oktober 2026

Bahtra Banong Ditetapkan Jadi Ketua Panja RUU Pemilu, DPR Mulai Garap Aturan Menuju Pemilu 2029