Banyak Terjadi PHK Industri Tekstil, DPR Minta Perketat Produk Impor

Bagikan

Foto: DPR RI

Komisioner IX DPR PKS Netti Prasetyani Aher meminta pemerintah mencari solusi atas kuatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di industri tekstil

Komisioner IX DPR PKS Netti Prasetyani Aher meminta pemerintah mencari solusi atas kuatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di industri tekstil, yang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

“[Pemerintah] tidak boleh tinggal diam seolah-olah tidak ada yang salah,” kata Neti, Kamis (5 September 2024).

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), sebanyak 46.240 pekerja mengalami PHK pada Januari hingga Agustus 2024.

Menurut Netty, di balik setiap peristiwa PHK, harus dicermati kemungkinan adanya industri dalam negeri yang tumbang, terlebih hal ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian secara umum.

"Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan. Buat kebijakan yang dapat mendorong perusahaan kembali sehat, secara keuangan dan juga proses produksi," tuturnya.

Selain itu, ia mengungkapkan salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri, adalah karena tidak kuat bersaing dengan barang impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah.

"Produsen produk Cina bisa menjual murah ke pasar Indonesia, karena mendapat subsidi dan kemudahan lain dari pemerintahnya. Artinya ada regulasi yang menguntungkan," kata Netty.

"Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia," sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar menyelidiki dan memperketat pengawasan produk impor, serta memberantas praktik jual dan impor ilegal tersebut.

"Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya. Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," tandasnya.

#PHK #IndustriTekstil #DPR #Impor #ProdukCina

07 Juli 2024

Partai Golkar Sebut Nama Nagita Slavina Masih Asing di Masyarakat Sumut

03 Mei 2024

Masih Tak Terima Hasil Pengumuman KPU, PDIP Minta MPR Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran

06 Mei 2024

Kembali Lolos Ke Senayan, Eko Patrio Disiapkan PAN Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

13 November 2023

Ganjar Pranowo Tak Tenag, Putusan MKMK Telak, Gibran Masih Jadi Cawapres

21 Juli 2024

Gibran Resmi Mundur Dari Solo, Projo: Untungkan PDIP

12 April 2025

Kejagung Amankan Empat Mobil Mewah Imbas Dugaan Suap Pengkondisian Perkara