Kejagung Sebut Tak Ada Pemeriksaan Tom Lembong, Kuasa Hukum Minta Hal Ini

05 November 2024 | Author : Susanti

Foto: Antara/Muhammad Ramdan/foc/am

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan tak ada pemeriksaan lanjutan kepada tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan tak ada pemeriksaan lanjutan kepada tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

“Hari ini tidak ada pemeriksaan terhadap TL (Tom Lembon),” kata Jakarta, Selasa (11 Mei 2024).

Ali Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong, menyebutkan ia belum menerima surat panggilan dari Kejaksaan untuk memeriksa lebih lanjut kliennya. Hingga
saat ini Ali terus menunggu sidang pendahuluan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengusut putusan hakim sebagai tersangka Tom Lembon.

"Kami dari tim kuasa hukum akan mendaftarkan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka," ujarnya.

Sebelumnya, dari keterangan Kejagung pada Januari 2016, tersangka Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI yang pada intinya menugaskan perusahaan untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan. Kejagung menyatakan bahwa seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Hasil gula kristal putih yang diproduksi delapan perusahaan tersebut kemudian seolah-olah dibeli oleh PT PPI. Padahal, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.

Dari praktik tersebut, PT PPI mendapatkan upah sebesar Rp105 per kilogram dari delapan perusahaan yang terlibat.

Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yakni nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN atau PT PPI.

#Kejagung #TomLembong #kpk #korupsi #pemerintah #kementerian #pangan

12 Juli 2024

Pendaftar Capim KPK Sepi Peminat, Pansel Gelar Konsultasi Publik

01 Juni 2024

Pelatih Madura United Bangga Malik Risaldi Dispill Timnas Indonesia: Sangat Layak

23 Mei 2024

Wajib Tahu! Ini Aturan Terbaru KRIS Pengganti Kelas BPJS Kesehatan

17 Oktober 2023

BREAKING: Mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin meninggal dunia Siang Tadi

29 November 2024

Kementerian Transmigrasi dan LPDP siapkan Beasiswa Untuk Generasi muda Mengabdi Di Kawasan Transmigr

02 Juni 2024

Dalami Kasus Korupsi Timah, Kejagung Panggil Adik Ipar Harvey Moeis

10 Juni 2024

Jemaah Haji Siap Diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah 1445 H

10 Juni 2024

Gunung Semeru Erupsi Keluarkan Lahar Panas, Masyarakat Diimbau Waspada

16 Juli 2024

OJK Setujui Pinjol Capai Limit Rp10 Miliar, DPR Minta Prioritaskan Perlindungan Masyarakat

21 Mei 2024

Luhut Minta Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik, Ini Jawaban Elon Musk

13 Juli 2024

Korban Tambang Longsor di Gorontalo Terus Bertambah, Sebanyak 48 Orang Belum Ditemukan

20 September 2023

4 Tempat Wisata Telaga Ranu Grati, Tempat Healing Pasuruan Bagi Yang Hobi Mancing

26 September 2023

Pemerintah Larangan Social Commerce, TikTok Minta Dipertimbangkan

30 Juli 2024

Timnas Indonesia Jadi Juara Piala AFF U-19, Etho: Ini Modal Berharga

01 Juni 2024

Persib Juara Liga 1, Pemain Adakan Syukuran Bareng Suporter