Yusril Ihza Mahendra Mundur Dari Ketua Umum PBB: Akan Tetap Aktif Diluar Partai

18 Mei 2024 | Author : Susanti

Foto: IDE Times

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), mengumumkan pengunduran dirinya saat sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP PBB

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), mengumumkan pengunduran dirinya saat sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu di Jakarta, Sabtu (18/5/2024). Sidang dimulai pada pagi hari dan berakhir pada pukul 21.30 WIB.

Dalam struktur organisasi PBB, MDP memegang posisi tertinggi dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan penting. Hal ini mencakup kemampuan untuk melakukan perubahan kecil terhadap AD/ART dan menunjuk ketua umum sementara apabila ketua umum yang dipilih kongres berhalangan tetap. Permohonan mundur Yusril disetujui oleh peserta MDP yang meliputi DPP PBB, DPW PBB, serta berbagai badan khusus dan otonom PBB. Total ada 49 suara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Seperti dikutip dari akun X resmi PBB, dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketum, Ketua Mahkamah Partai PBB Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara, sementara Sekjen DPP PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara.

"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," tulis PBB.

Sejak terbentuknya Partai Reformasi pada tahun 1998, Yusril telah lama memimpin partai tersebut. Menyadari perlunya awal yang baru, beliau menekankan perlunya kepemimpinan baru di PBB.

Yusril kini berusia 68 tahun dan digantikan Fahri Bachmid yang berusia 46 tahun. Selanjutnya Yusril mengatakan akan tetap aktif dalam dunia politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di tanah air, tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.

Dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, Yusril, mengeklaim akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Pengunduran diri Yusril dan pergantiannya dengan Fahri Bachmid telah berjalan secara demokratis, sah dan konstitusional dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Selanjutnya perubahan terbatas AD/ART PBB dan terpilihnya Penjabat Ketua Umum ini akan dituangkan dalam Akta Notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan UU Partai Politik," tulis PBB.

#YusrilIhzaMahendra #KetuaUmum #PBB #politik #pemilu #prabowogibran

29 Mei 2024

Tegas! DKPP Sebut Penyelenggara Pemilu Yang Kena Sanksi Berat Bisa Langsung Dipecat

12 Agustus 2024

Airlangga Mundur Dari Ketum Golkar, Pengamat: Momentum Tak Wajar

12 Agustus 2024

Airlangga Hartanto Mundur, Rapat Pleno Pemilihan Plt Ketum Golkar Akan Seger Diglear

25 Agustus 2024

Kunjungi Markas PSI, Ridwan Kamil dan Suswono Adakan Pertemuan Tertutup

05 Juni 2024

Menuju Pilkada 2024, KPU dan Pemerintah Akan Atur Distribusi Bansos

21 Mei 2024

Biduan Titipan SYL Jadi Honorer Kementan, Segini Besaran Gajinya

30 Juli 2024

Projo Optimis Ridwan Kamil Bisa Lawan Anies di Pilgub Jakarta

12 Agustus 2024

Heboh Mundur Jadi Ketum Golkar, Airlangga Asyik Santap Bakso di IKN Bareng Jokowi

19 Mei 2024

Fahri Bachmid Jadi Ketum Partai Bulan Bintang Gantikan Yusril Ihza Mahendra

21 Agustus 2024

Cak Imin Sebut tak Tahu Ada Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada

27 Februari 2024

Putri Zulkifli Hasan Raih Suara Terbanyak di Dapil Lampung 1 Pemilu 2024

16 Oktober 2023

Jusuf Kalla Sempat Prihatin Syahrul Yasin Limpo menjadi sasaran KPK

04 November 2024

Presiden Prabowo Sambangi Kediaman Jokowi di Solo

02 Oktober 2023

Imbas Singgung PSN, Anies Kena Marah Jokowi

09 September 2024

Akan Habiskan Sisa jabatan di IKN, Ini Alasan Jokowi