Kasus Agus Masih Jadi Polemik, Kemensos Jelaskan Alur Penggalangan Donasi

Bagikan

14 Desember 2024 | Author : Sussant Susanti

Foto: Kemensos

Upaya penggalangan dana untuk korban siraman air keras Agus Salim terus menyedot perhatian masyarakat.

Upaya penggalangan dana untuk korban siraman air keras Agus Salim terus menyedot perhatian masyarakat. Bahkan salah satu donatur meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklarifikasi dugaan penyalahgunaan dana donasi.

Kementerian Sosial (Kemensos) juga menjelaskan dasar hukum dan proses pengumpulan donasi untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengumpulan donasi.

Raoed Tawfik Nuriyaddin, Pj Direktur Departemen Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial, mengatakan pemulihan uang dan barang (PUB) harus dilakukan oleh organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Misalnya saja yayasan dan organisasi nirlaba.

"(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda)," kata Laode, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, untuk pengumpulan uang dan barang di wilayah kecamatan dan kabupaten, memerlukan izin bupati atau wali kota. Jika wilayah PUB mencakup satu provinsi, maka izinnya menjadi kewenangan dinas sosial provinsi.

Adapun zin untuk tingkat provinsi harus disertai dengan rekomendasi dari kabupaten. Begitu juga untuk izin secara nasional, lanjutnya, haruslah memiliki rekomendasi dari provinsi.

"Untuk PUB dari luar negeri, harus ada izin dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu)," jelasnya.

Ia mengatakan perizinan untuk PUB bisa diajukan lewat aplikasi SIMPPSDBS. Sementara itu, persyaratan dokumen bisa diunggah pada aplikasi tersebut.

Adapun syarat tersebut diantaranya surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari Kemenkumham, surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, bukti setor pajak bumi dan bangunan atau surat sewa tempat.

Selain itu, syarat lainnya ialah tempat menampung hasil penyelenggara pengumpulan uang dan barang atau nomor rekening yayasan, syarat KTP ketua yayasan, surat keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur yayasan, dan surat pernyataan bermaterai bahwa PUB tidak digunakan untuk radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

"Lebih lanjut, tanda daftar LKS dari dinsos setempat, rekomendasi dari pejabat yang berwenang, bisa kecamatan atau bupati," katanya.

Ia menambahkan, pengumpul PUB juga harus mengajukan proposal atau surat pengajuan PUB serta harus menyampaikan contoh iklan atau promosi yang tak bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Laode menuturkan pemohon PUB nanti akan mengisi pilihan fitur tujuan PUB, wilayah PUB, hingga cara penyaluran PUB. Bila telah memenuhi persyaratan, izin PUB akan diberikan untuk jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi 4 bulan.

"Perizinan bisa keluar 14 hari kerja, kecuali donasi untuk bencana, izin keluar bisa dilakukan penggalangan dana," ucapnya.

Ia menjelaskan, selama 14 hari kerja akan ada proses validasi dokumen terhadap yayasan bersangkutan. Pemberian izin bisa lebih dari 14 hari kerja bila ada dokumen yang belum dilengkapi.

Adapun dasar hukum PUB diantaranya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan PUB, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB.

"Permensos ini sudah dilakukan penyesuaian karena ada masukan dari ombudsman, nanti kita mintakan untuk diundangkan. Itu regulasi inti UU yang sifatnya prinsipil, tapi terkait juga dengan UU lain," kata Laode.

UU terkait misalnya UU tentang Yayasan, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

PUB juga terkait dengan UU Hak Cipta, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, PP tentang Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Laode mengatakan pelanggaran terhadap aturan PUB akan mendapatkan sanksi berjenjang. Di antaranya teguran tertulis hingga pencabutan izin yayasan.

"Kalau masuk pidana, kurungan tiga bulan atau denda Rp10 ribu," katanya.

#Polemik #Kasus #AgusSalim #Kemensos #Donasi #bantuan #novi

20 Juli 2024

Kecelakaan Helikopter di Bali Bawa 3 WNA untuk Wisata

14 Mei 2024

El Nino Akan Berakhir, Fase La Nina Akankah Ancam RI?

28 Oktober 2023

Selain Baca DM Instagram, Ini Deretan Kegiatan Presiden Jokowi Kalau Lagi Sendiri

22 Juli 2024

Upacara HUT RI di IKN , Cak Imin: Yang Diundang Hanya Ketua DPR

05 November 2024

Kejagung Sebut Tak Ada Pemeriksaan Tom Lembong, Kuasa Hukum Minta Hal Ini

15 November 2024

Viral Anak SMA tak Bisa Perkalian, DPR Soroti Reformasi Pendidikan