Program Tapera Sedot Pekerja Gaji UMR, Ekonom: Tanda Keuangan Negara Sedang Tak Baik

Bagikan

Foto: Antara

Direktur Jenderal Pengkajian Ekonomi Politik dan Kebijakan (PEPS) Anthony Budiawan melihat ada gelagat janggal terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Katanya, mungkin brankas negara sudah habis. Oleh karena itu, aliran keuangan masuk yang signifikan diperlukan untuk memastikan defisit anggaran tidak semakin melebar di masa depan.

"Apakah negara sudah kehabisan sumber pembiayaan utang untuk membiayai defisit APBN yang terus membengkak. Apakah dana Haji dan duit BPJS Ketenagakerjaan menipis digunakan untuk membeli surat utang negara (SUN), sekarang dibikin Tapera yang diplesetkan menjadi Tabungan Penderitaan Rakyat." ungkap Anthony, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Ekonom senior yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi ini menyoroti PP 21/2024 tentang perubahan PP 25/2020 tentang Penerapan Tabungan Perumahan Masyarakat (Tapera

Dimana para pekerja atau pekerja yang pendapatannya pas-pasan dipaksa untuk berkontribusi pada program pembangunan perumahan yang diprakarsai oleh pemerintah.
>Perlu dicatat bahwa skema Tapera berbeda dengan skema jaminan sosial yang ditentukan oleh Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, 1945, Pasal 34. .

"Pemerintah tidak bisa memaksa pekerja untuk menabung dengan alasan apapun, termasuk untuk perumahan rakyat. Artinya, program tapera jelas-jelas melanggar konstitusi," ungkapnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera pada 20 Mei 2024.

Tiba-tiba, serikat pekerja dan pengusaha pengguna menolak aturan yang dikeluarkan Jokowi. Pasalnya, beban masyarakat yang dipotong dari pendapatannya sudah sangat besar. .

Dalam pasal 15 ayat 1 PP 21/2024 diatur bahwa besaran tabungan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji peserta pekerja dan penghasilan pekerja yang merupakan wiraswasta.

Sedangkan pada ayat 2, besaran ini ditentukan sehubungan dengan jumlah tabungan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi mereka yang bekerja, ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebanyak-banyaknya 2,5 persen. persen. persen.

Aturan ini secara umum tidak hanya berlaku bagi pekerja swasta namun juga bagi ASN, TNI, dan Polri yang digaji langsung oleh Negara.

#ProgramTapera #Gaji #PekerjaRendahan #Ekonom #Keuangan

09 April 2025

Petinggi MUI Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza, Begini Alasannya

11 April 2025

KLH Minta Hentikan Open Dumping, Daya Tampung TPA Jatibarang Tinggal 5 Tahun Lagi

23 Januari 2025

BMKG Update Sistem Peringatan Cuaca, Tsunami hingga Gempa Bumi

31 Agustus 2023

Viral Indomie Versus Mie Gaga, Netizen Malah Pilih Mie Ini

21 April 2025

MUI Sarankan Dana Sosial Umat Bisa Jadi Solusi Ketimpangan dan Perang Dagang AS

28 Mei 2024

Ramai UKT Naik, Menteri Nadiem Penuhi Panggilan Jokowi