Program Tapera Sedot Pekerja Gaji UMR, Ekonom: Tanda Keuangan Negara Sedang Tak Baik

30 Mei 2024 | Author : Susanti

Foto: Antara

Direktur Jenderal Pengkajian Ekonomi Politik dan Kebijakan (PEPS) Anthony Budiawan melihat ada gelagat janggal terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Katanya, mungkin brankas negara sudah habis. Oleh karena itu, aliran keuangan masuk yang signifikan diperlukan untuk memastikan defisit anggaran tidak semakin melebar di masa depan.

"Apakah negara sudah kehabisan sumber pembiayaan utang untuk membiayai defisit APBN yang terus membengkak. Apakah dana Haji dan duit BPJS Ketenagakerjaan menipis digunakan untuk membeli surat utang negara (SUN), sekarang dibikin Tapera yang diplesetkan menjadi Tabungan Penderitaan Rakyat." ungkap Anthony, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Ekonom senior yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi ini menyoroti PP 21/2024 tentang perubahan PP 25/2020 tentang Penerapan Tabungan Perumahan Masyarakat (Tapera

Dimana para pekerja atau pekerja yang pendapatannya pas-pasan dipaksa untuk berkontribusi pada program pembangunan perumahan yang diprakarsai oleh pemerintah.
>Perlu dicatat bahwa skema Tapera berbeda dengan skema jaminan sosial yang ditentukan oleh Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, 1945, Pasal 34. .

"Pemerintah tidak bisa memaksa pekerja untuk menabung dengan alasan apapun, termasuk untuk perumahan rakyat. Artinya, program tapera jelas-jelas melanggar konstitusi," ungkapnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera pada 20 Mei 2024.

Tiba-tiba, serikat pekerja dan pengusaha pengguna menolak aturan yang dikeluarkan Jokowi. Pasalnya, beban masyarakat yang dipotong dari pendapatannya sudah sangat besar. .

Dalam pasal 15 ayat 1 PP 21/2024 diatur bahwa besaran tabungan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji peserta pekerja dan penghasilan pekerja yang merupakan wiraswasta.

Sedangkan pada ayat 2, besaran ini ditentukan sehubungan dengan jumlah tabungan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi mereka yang bekerja, ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebanyak-banyaknya 2,5 persen. persen. persen.

Aturan ini secara umum tidak hanya berlaku bagi pekerja swasta namun juga bagi ASN, TNI, dan Polri yang digaji langsung oleh Negara.

#ProgramTapera #Gaji #PekerjaRendahan #Ekonom #Keuangan

21 Mei 2024

Luhut Minta Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik, Ini Jawaban Elon Musk

22 November 2024

Jelang Libur Panjang Nataru, Pemerintah Diharap Dorong Kemudahan Akses Pariwisata

26 Mei 2024

Kapolri Masih Bungkam, Teror Kejagung Dugaan Jampidus Dikuntit Densus 88

29 Mei 2024

Menyusul Spanyol, Indonesia Sambut Keputusan Norwegia Akui Kemerdekaan Palestina

11 Maret 2024

Tok! Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 1445 Hijriyah Jatuh Pada Selasa, 12 Maret 2024

05 November 2023

Inilah Kondisi Kesehatan Terkini Luhut Binsar Pandjaitan, Usai Ditengok Jokowi

15 November 2024

Tak Cukup Hanya Penangguhan, Jatam Minta UI Cabut Gelar Doktor Bahlil

15 November 2024

DPR Soroti Kualitas Pendidikan, Pengaruhi SDM Dunia Kerja

26 September 2023

Pemerintah Larangan Social Commerce, TikTok Minta Dipertimbangkan

31 Juli 2023

Dukung Karya Anak Bangsa! Jokowi Pesan Kemeja Putih ke Siswa SMKN 4 Jambi

08 Agustus 2023

Menyambut 17 Agustus 2023, Ini Lirik Lagu 17 Agustus 'Hari Merdeka', Wajib Hafal

20 September 2023

4 Tempat Wisata Telaga Ranu Grati, Tempat Healing Pasuruan Bagi Yang Hobi Mancing

10 Juni 2024

Gunung Semeru Erupsi Keluarkan Lahar Panas, Masyarakat Diimbau Waspada

12 Juni 2024

Hamas Sepakati Resolusi Genjatan Senjata Di Jalur Gaza

25 Agustus 2024

Banjir Bandang di Ternate, Tujuh Orang Meninggal