Perpres Ojol Resmi Terbit: Potongan Aplikator Maksimal 8 Persen, Tarif Diatur Kemenhub dan Komdigi

Bagikan

Foto: Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Jakarta ANTARA/Mecca Yumna

Perpres Ojol Nomor 27 Tahun 2026 terbit: potongan aplikator maksimal 8 persen, tarif penumpang diatur Kemenhub, antar makanan diatur Komdigi

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, yang dikenal sebagai Perpres Ojol. Penerbitan diumumkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026), oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Aturan ini menjadi payung hukum baru bagi industri ojek online, mencakup tarif, kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, hingga layanan pengantaran barang dan makanan.

Potongan Maksimal 8 Persen

Salah satu poin yang paling disorot adalah penegasan batas potongan aplikator terhadap pendapatan pengemudi, yakni maksimal 8 persen. Menurut laporan CNN Indonesia, ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Juli. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengawasi penerapannya.

Tiga Kementerian Berbagi Peran

Perpres ini membagi kewenangan kepada tiga kementerian:

- Kemenhub mengatur angkutan penumpang beserta tarifnya, dan ditetapkan sebagai pengampu tarif dasar. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut tarif tersebut akan menjadi rujukan bagi kementerian lain.
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatur biaya jasa pengantaran barang dan makanan, berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Perpres.
- Kementerian UMKM menjadi pengampu utama yang mengawal perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator.


Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut pihaknya akan segera menerbitkan peraturan menteri yang memuat formula tarif pengantaran serta transparansi pembentukannya. “Segera setelah Perpres ini peraturan menteri Komdigi akan kita luncurkan,” ujarnya.

Forum Komunikasi dan Tenggat Aturan Turunan

Untuk menjalankan Perpres, tiga kementerian tersebut membentuk forum komunikasi yang diketuai Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Pemerintah menargetkan seluruh aturan turunan dari Kemenhub, Komdigi, dan Kementerian UMKM terbit paling lambat 31 Desember 2026.

Menhub Dudy menilai aturan ini memberi kepastian hukum bagi pengemudi ojol setelah bertahun-tahun tanpa payung regulasi yang jelas. Di sisi industri, detikFinance melaporkan Gojek menyatakan siap mematuhi aturan baru tersebut.

Menanti Aturan Teknis

Meski Perpres sudah terbit, besaran tarif dan formula biaya pengantaran belum dirinci. Detail itu baru akan hadir lewat peraturan menteri dalam beberapa bulan ke depan, sehingga pengemudi, aplikator, dan konsumen masih perlu menunggu aturan teknis sebelum perubahan benar-benar terasa.

#PerpresOjol #OjekOnline #Ojol #Kemenhub #Komdigi #KementerianUMKM #Gojek #BeritaTerkini #BeritaEkon

06 September 2026

Prabowo Bertemu Putin di Vladivostok, Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Rusia

16 September 2025

Istana Tegaskan Tim Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri, Masih Tahap Usulan

24 Mei 2026

Indonesia Buka 13 Blok Migas Baru, Target Dongkrak Investasi Energi

08 September 2026

1.999 Dapur MBG Disetop Sementara karena Belum Daftar SLHS

20 Mei 2025

Jadi Ditjen Pajak, Bimo Diperintahkan Prabowo Perbaiki Sistem Coretax

28 Juli 2026

Prabowo Bahas Antisipasi Karhutla dan El Nino, Pemerintah Siapkan Langkah Pencegahan Sejak Dini