BGN Tinjau Kembali Pelaksanaan MBG, Fokus pada Tata Kelola dan Sasaran Program

Bagikan

Foto: Dapur Kebayunan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang memproduksi ribuan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Badan Gizi Nasional menyiapkan berbagai langkah pembenahan Program Makan Bergizi Gratis pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi. Fokus diarahkan pada penataan penerima manfaat, evaluasi dapur MBG, dan penguatan pengawasan.

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan memastikan program berjalan sesuai tujuan. Evaluasi dilakukan menyusul berbagai masukan terkait efektivitas pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa evaluasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari distribusi program, operasional dapur penyedia makanan bergizi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu fokus utama dalam peninjauan ini adalah penyesuaian sasaran penerima manfaat. BGN berencana memprioritaskan kelompok yang dinilai paling rentan terhadap masalah gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dianggap memerlukan perhatian khusus karena memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain meninjau sasaran program, BGN juga melakukan evaluasi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi kualitas makanan, keamanan pangan, maupun tata kelola pengelolaan anggaran.

Sebagai bagian dari proses evaluasi, pembangunan dapur baru untuk sementara waktu ditunda hingga hasil peninjauan selesai dilakukan. Kebijakan ini diambil agar pemerintah dapat memetakan kebutuhan secara lebih akurat serta memastikan fasilitas yang sudah ada berfungsi secara optimal sebelum dilakukan perluasan program.

Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah juga tengah mengkaji berbagai skema pendukung untuk memperluas jangkauan layanan gizi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penguatan kolaborasi dengan badan usaha dan berbagai pemangku kepentingan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

BGN juga berencana memperkuat sistem pengawasan melalui keterlibatan perguruan tinggi, akademisi, dan berbagai pihak independen. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memberikan masukan berbasis data mengenai efektivitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dengan evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hingga saat ini, BGN menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan. Evaluasi yang dilakukan difokuskan pada upaya penyempurnaan tata kelola, penguatan pengawasan, serta penyesuaian sasaran agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

#MBG #MakanBergiziGratis #BGN #BadanGiziNasional #PrabowoSubianto #KorupsiMBG #ProgramMBG #BeritaNas

29 Mei 2025

Pemerintah Susun Enam Paket Stimulus Tarik Daya Beli, Ekonom: Rentan Jadi Jatah Politis

15 September 2025

KPK Panggil Satori dan Heri Gunawan dalam Kasus CSR BI, Belum Ditahan

08 Mei 2026

Ekonomi RI Tumbuh 5,61% pada Awal 2026, Aktivitas Belanja Masyarakat Meningkat

17 September 2025

5 Ribu Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR Desak Audit dan Transparansi

29 Mei 2025

Dikritik Partai Buruh, Menaker Yassierl Cocokkan Angka PHK dengan BPJS Ketenagakerjaan

28 April 2025

Bikin Malu! Hakim Ali Muhtarom Titipkan Uang Hasil Korupsi ke Keluarga