DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?

Bagikan
20 November 2026 | Author :
Foto: Suasana rapat paripurna DPR saat pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (ANTARA FOTO/Fauzan)
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset setelah pembahasan selama 18 tahun. Aturan ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dan pemulihan kerugian negara.
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini mengakhiri proses panjang regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang dihadiri seluruh pimpinan DPR. Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi.

Perampasan Aset Tidak Harus Menunggu Putusan Pidana

Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme tersebut memungkinkan negara mengajukan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui proses hukum di pengadilan. Dengan demikian, pemulihan aset dapat dilakukan meskipun terdapat kondisi tertentu yang membuat pelaku tidak dapat diproses atau dijatuhi hukuman pidana.

Selain tindak pidana korupsi, cakupan pengaturan juga meliputi sejumlah kejahatan lain, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Pengawasan dan Perlindungan Hak Masyarakat

Meski memberikan kewenangan lebih luas kepada negara, undang-undang ini juga mengatur sejumlah mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pengelolaan aset hasil tindak pidana akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh badan independen yang terdiri atas lima orang dan dibentuk dengan persetujuan DPR.

Undang-undang tersebut juga mengatur perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik. Proses perampasan aset harus melalui tahapan hukum, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Habiburokhman menyebut regulasi ini dirancang untuk mengubah pendekatan penegakan hukum agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan kerugian negara dan masyarakat dapat dipulihkan.

Namun, efektivitas aturan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada transparansi pelaksanaan, independensi pengawasan, serta kemampuan aparat membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan penerapannya, undang-undang ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk. Perampasan aset berdasarkan aturan ini juga hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Dengan pengesahan tersebut, Indonesia memiliki landasan hukum baru untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kewenangan yang diberikan tidak justru membuka ruang ketidakadilan bagi masyarakat.
Baca Juga
• Revisi UU Pemilu Belum Rampung, Seleksi Calon Komisioner KPU Disorot
• Prabowo Hormati Kebijakan Tarif Trump: Percaya Dengan Kekuatan Sendiri
• Wakil Presiden Ma'ruf Amin Hadiri Penutupan Muktamar PKB
• Prabowo Singgung Elite tidak Bisa Hidup Tanpa Petani: Tanpa Pangan, tak Ada Negara
• KPU tak Tertarik Bentuk Satgas TPKS: Tanggung Jawab Pengawas Internal
#UUPerampasanAset #DPRRI #PerampasanAset #PemberantasanKorupsi #Korupsi #Hukum #PolitikNasional #Pem
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.