Dedi Mulyadi Larang Wisuda Sekolah, Mendikdasmen: Boleh Asal tak Memberatkan

Bagikan

Foto: Antara

Mu’ti berpendapat bahwa wisuda dapat dijadikan sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan atas selesainya pendidikan siswa

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pelaksanaan acara wisuda di sekolah diperkenankan, asalkan tidak menjadi beban dan diadakan dengan persetujuan dari orang tua dan siswa.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Abdul Mu’ti sebagai tanggapan terhadap kontroversi mengenai kebijakan larangan wisuda yang baru saja dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Selama tidak membebani dan dengan persetujuan orang tua serta murid, mengapa tidak boleh dilaksanakan? Yang terpenting adalah acara wisuda tidak berlebihan dan tidak boleh dipaksakan,” ungkap Abdul Mu’ti setelah membuka Konsolidasi Nasional Dikdasmen 2025 di PPSDM Kemendikbudristek,

Mu’ti berpendapat bahwa wisuda dapat dijadikan sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan atas selesainya pendidikan siswa. Dia juga memandang wisuda sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan antara sekolah, orang tua, dan siswa.

“Acara tersebut dapat menjadi simbol kegembiraan serta memperkuat kedekatan orang tua dengan sekolah. Ada kemungkinan, ada orang tua yang baru datang ke sekolah saat anaknya wisuda,” terang dia.

Walaupun demikian, dia tetap mengingatkan agar acara wisuda tidak menjadi beban ekonomi atau kegiatan yang dirasa terpaksa. Dia menekankan kebutuhan akan pendekatan yang fleksibel dan aturan yang mempertimbangkan situasi spesifik masing-masing sekolah serta siswa.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan larangan pelaksanaan wisuda di semua jenjang pendidikan—dari TK hingga SMA. Menurutnya, banyak orang tua yang menyambut baik pelarangan tersebut karena beban biaya yang besar. Ia juga menegaskan bahwa kelulusan dan kenaikan kelas sebaiknya tidak dirayakan dengan wisuda.

Kebijakan itu menuai pro dan kontra, termasuk perdebatan antara Dedi dan seorang siswa lulusan SMAN 1 Cikarang Utara yang mempertanyakan larangan tersebut dan menyayangkan hilangnya momen kenangan sebelum kelulusan.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memilih pendekatan yang lebih moderat, dengan memberi wewenang kepada sekolah untuk menentukan sendiri kebijakan wisuda selama dilakukan secara bijak dan inklusif.

#Gubernur #Jabar #KDM #Wisuda #Sekolah #Mendikdasmen

26 Mei 2025

Pramono Resmikan Rumah Pompa Sunter C untuk Menangkal Banjir, Anggaran Capai Rp 80 Miliar

28 Mei 2025

Kementerian Bappenas Kecolongan, Sertifikat Lahan 4.115 Meter-persegi Dikabarkan Hilang

16 September 2025

Istana Tegaskan Tim Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri, Masih Tahap Usulan

13 Mei 2025

Ledakan Amunisi TNI Di Garut, Dedi Mulyadi Janji Biayai Kuliah Anak Para Korban

30 April 2025

Presiden Hormati Putusan MK soal UU ITE

05 Agustus 2025

Presiden Prabowo Berikan Amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong: Langkah Politik Rekonsiliasi?