Balil Sebut Pilkada Seperti Pilkades, Golkar Sepakat Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

13 Desember 2024 | Author : Susanti

Foto: idetimes.com

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yg terasa pemilihan kepala desa (Pilkades).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yg terasa pemilihan kepala desa (Pilkades).

Hal itu disampaikan Bahlil pada sambutannya pada HUT Golkar ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

"Dalam kajian poly Partai Golkar, Bapak Presiden, terdapat bunyi-bunyi yg timbul berdasarkan kajian kami, ini Pilkada rasa Pilkades," istilah Bahlil.

Bahlil lantas meminta pada kader Golkar buat memikirkan formulasi yg sempurna ke depan.Ia mengaku rumus baru tadi terkait sistem politik yg lebih baik buat mewujudkan asa bangsa Indonesia.

"Partai Golkar telah berfikir bahwa ke depan harus ada formulasi yang tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita," ujarnya.

Bahlil lantas meminta izin ke Prabowo untuk mulai merumuskan formulasi baru terhadap sistem politik di Indonesia, yang ia nilai berbiaya tinggi.

"Saya pikir Pak Presiden, kalau memang partai lain belum mau menginisiasi, izinkan kami Golkar memulai dialektika ini, kita akan merumuskan, kita akan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang baik," kata Bahlil.

Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menanggapi hal tersebut, Prabowo membenarkan kalau sistem politik di Indonesia mahal dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi. Bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada suatu, atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan Indonesia tidak boleh malu mengakui bahwa kemungkinan sistem politik di tanah air terlalu mahal. Menurutnya wajah-wajah calon kepala daerah yang menang pun terlihat lesu karena mahalnya biaya politik.

"Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri," kata Prabowo.

Prabowo lantas mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," selorohnya.

Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan akan-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum yang ada di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, bagaimana?" tanya Prabowo.

#pilkada #pilkades #golkar #dprd #partai #bahlil #pilkadaserentak2024

25 November 2024

Panglima Benarkan Ada 35 Purnawirawan TNI Maju di Pilkada Serentak 2024

06 November 2023

Terungkap, Segini Uang Pensiun Jokowi Setelah Jadi Presiden 2 Periode

05 Juni 2024

Amien Rais Sebut Demokrasi Sudah Rusak, Ungkap Ulah Seseorang

12 Agustus 2024

Airlangga Mundur Dari Ketum Golkar, Pengamat: Momentum Tak Wajar

20 Juli 2024

Siap Maju Pilkada 2024, Elektabilitas Sespri Iriana Jokowi Naik di Pilwalkot Bogor

12 Juni 2024

Sempat Tak Penuhi Panggilan KPK, Adik SYL Akhirnya Jalani Pemeriksaan Hari Ini

30 Mei 2024

Harun Masiku Masih Jadi Buron, KPK Panggil Saksi Ini

10 Mei 2024

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Selaras Dengan Sikap PDIP?

14 Desember 2024

Bos Lippo Group Kunjungan Ke Solo, Indef Duga Mau Tagih 'Utang'

02 Juni 2024

Jokowi Komitmen Tegaskan Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

07 Juli 2024

Megawati Tegas Tantang Penyidik KPK, Ini Tanggapan Pakar

07 Oktober 2024

Dharma-Kun Sebut Pandemi adalah Manipulasi Elite Global

07 November 2024

Bisa Diakses Offline, KPU Sebut Pembaruan Sirekap Bentuk Transparansi Publik

13 Juni 2024

Gencarkan Program, AHY Minta Masyarakat Ikut Sosialisasikan Manfaat Sertifikat Tanah Elektronik

10 Mei 2024

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Enggan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran