Masuk Bahasan Muktamar, PKB Akui Ada Perubahan Peta Pilkada Usai Putusan MK

25 Agustus 2024 | Author : Susanti

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Syahidan

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Perubahan tersebut akan dibahas dalam rapat PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

“Ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa kabupaten kota. Walaupun tidak drastis," kata Syaiful Huda saat konferensi pers Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

Ia menyatakan bahwa perubahan peta Pilkada 2024 ini akan dibahas menjadi rekomendasi PKB yang bakal diumumkan saat penutupan Muktamar besok.

“Nanti dalam rekomendasi kita lihat dalam rekomendasi ada dua aspek rekomendasi eksternal dan rekomendasi internal, nanti dua-duanya kita lihat diumumkan di akhir penutupan Muktamar,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifudin menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal persyaratan pencalonan kepala daerah.

“Kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Afif di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Langkah itu telah dilakukan KPU dengan mengajukan konsultasi dengan DPR soal dua putusan terbaru MK dan MA beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, putusan MK soal persyaratan pencalonan kepala daerah beberapa waktu lalu menimbulkan ‘polemik’ khususnya bagi DPR.

MK beberapa waktu lalu mengeluarkan dua putusan terkait tahapan pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

#Muktamar #PKB #Pilkada #PutusanMK

30 Agustus 2023

Kompak! Jokowi, Prabowo, Ganjar Blusukan di Pasar Pekalongan

19 Mei 2024

Fahri Bachmid Jadi Ketum Partai Bulan Bintang Gantikan Yusril Ihza Mahendra

15 Mei 2024

Gerindra dan Golkar Usung Bobby Nasution Masuk Bursa Calon Gubernur Sumut

03 Juni 2024

RamaI Tentang Putusan MA, KPU Akan Segera Ubah Aturan Soal Batas Usia Kepala Daerah

05 Juni 2024

Menuju Pilkada 2024, KPU dan Pemerintah Akan Atur Distribusi Bansos

18 Mei 2024

Yusril Ihza Mahendra Mundur Dari Ketua Umum PBB: Akan Tetap Aktif Diluar Partai

28 Mei 2024

Rumah Kementan Digeledah, Istri SYL Bantah Soal Kepemilikan Tas Mewah Dior

18 September 2023

Terkini! Survey Terbaru Capres 2-24, Anies Vs Ganjar Vs Prabowo

20 Agustus 2024

KTP Warga DKI Dicatut Dukung Dharma Kun, Heru Budi Serahkan Langsung KPU

16 Mei 2024

Tahun Depan Pensiun Jadi Presiden, Segini Besaran Harta Terbaru Jokowi

05 Juni 2024

SYL Sebut Aliran Bantuan Lewat Partai NasDem Sudah Sesuai Aturan

14 Juli 2024

KPU tak Tertarik Bentuk Satgas TPKS: Tanggung Jawab Pengawas Internal

10 Juni 2024

Pemilu 2024 Selesai, Golkar Berhasil Kuasai 18 Persen Kursi Parlemen

23 Juni 2024

Mantan Menteri BUMN Era Soeharto Tanri Abeng Meninggal Dunia

23 Juli 2024

Gibran Adakan Kunjungan Uji Coba Makan Siang Gratis di SDN Sentul