Bisa Diakses Offline, KPU Sebut Pembaruan Sirekap Bentuk Transparansi Publik

Bagikan

Foto: idetimes.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, pemutakhiran Sistem Informasi Umum (Sirekap) sebenarnya tidak menimbulkan kemungkinan terjadinya kecurangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, pemutakhiran Sistem Informasi Umum (Sirekap) sebenarnya tidak menimbulkan kemungkinan terjadinya kecurangan, melainkan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas alat pengumpul suara.

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti update terkini Silekap Pilkada Serentak 2024.

“Jadi saya rasa ini justru bentuk transparansi yang harus dilakukan dan kemudian semua orang bisa melihat apakah hasil perolehan suara si pasangan calon, apakah gubernur atau wali kota atau bupati, itu sama dengan apa yang dia saksikan di TPS mereka masing-masing,” ujar Betty di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa dari hasil uji coba yang dilakukan KPU di beberapa tempat, Sirekap semakin membaik dan presisi.

“Mudah-mudahan ini lancar dan memang target kami adalah C-hasil ini dapat terpublikasi semua dari semua TPS, 400 ribuan TPS, memang lebih sedikit dan dari jenis pemilihan kan cuma 2 jenis pemilihan, sebanyak-banyaknya formulir hanya 8 yang difoto,” tuturnya.

Sebelumnya, ICW menyoroti adanya pembaruan dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menurut ICW, pemerintah memfasilitasi kecurangan Pilkada di Aplikasi Sirekap.

Berdasarkan cuitan akun media sosial X atau yang dulunya twitter @antikorupsi, ICW menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memperbarui portal layanan informasi Sirekap yang digunakan untuk Pilkada 2024 pada 25 September 2024 lalu.

Nantinya, informasi publik yang akan ditampilkan dalam Sirekap akan berbentuk gambar atau PDF tanpa tabulasi di tingkat kabupaten/kota.

Data yang dapat dilihat oleh publik hanya kumpulan gambar formulir C1, tanpa informasi perolehan suara sementara yang didapat dari tabulasi di tingkat kabupaten/kota.

“Walah, pemerintah fasilitasi kecurangan dalam Pilkada 2024 lewat aplikasi Sirekap,” tulis akun @antikorupsi dilihat Inilah.com, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, ICW menilai pembaruan ini berbahaya. Perlu diketahui, perubahan Schillecup akan mempersulit masyarakat memantau perkembangan penghitungan suara.

ICW menambahkan, perubahan ini juga dapat memfasilitasi sejumlah kecurangan seperti manipulasi, pencurian, dan yang lebih parah lagi, penggelembungan suara.

#Fasilitasi #KPU #Sirekap #pilkada #pilkada2024 #pilgub #pilbup

29 Mei 2024

Fakta Baru Kasus Korupsi SYL, Bayari Konsumsi Nasdem dan Pengerahan Massa di KPU

18 April 2025

Pelesiran saat Rakyat Sedang Was-was, Misbakhun Akan Kena Sanksi Partai?

29 Mei 2024

Tegas! DKPP Sebut Penyelenggara Pemilu Yang Kena Sanksi Berat Bisa Langsung Dipecat

09 September 2023

Elit Demokrat Percaya diri, SBY: Megawati bisa menerima AHY

13 Agustus 2024

Beda Dengan Di Jakarta, Anggaran Perayaan HUT RI di IKN Naik 60 Persen

03 Juni 2024

RamaI Tentang Putusan MA, KPU Akan Segera Ubah Aturan Soal Batas Usia Kepala Daerah