Enggan Tanggapi Sengketa Pilkada, Khofifah: Urusan Kuasa Hukum

Bagikan

Foto: Inilah.com/Vonita

Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifah Indra Parawangsa enggan menggugat hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifah Indra Parawangsa enggan menggugat hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim hukum Kofifa dan Emil Dardak.

"Saya mengerti. Saya serahkan saja pada tim hukum saya. Itu saja. Saya kerja saja," kata Khofifa di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Kofifah juga tidak berkomentar ketika ditanya tentang komunikasinya dengan tim hukum Tri Rismaharini Zahur Azhar Asmta (Gas Hans). Ia hanya menegaskan, seluruh keberatan Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ditangani oleh kuasa hukum Mahkamah Konstitusi.

“Wis toh rek saya menyerahkan ke tim hukum,” ucapnya.

Diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) 2024 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menggugat hasil Pilkada Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilihat dalam situs resmi MK, permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Jawa Timur itu masuk pada Rabu (11/12/2024) pukul 22.43 WIB. Adapun kuasa pemohon dari sengketa itu yakni Harli, Ronny Talapessy dan Alvon Kurnia Palma.

Gugatan itu didaftarkan secara daring dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Risma dan Gus Hans menggugat hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPU Daerah Jawa Timur.

#Sengketa #Pilkada #Khofifah #pilkada2024 #kuasahukum

04 September 2023

Terkejut! Ketua Kadin Arsjad Rasjid menjadi Ketua Timses Ganjar

24 November 2024

Masa Tenang Pilkada, Seluruh Wilayah Jakarta Dipastikan Bersih dari Alat Peraga Kampanye

23 Juli 2024

Bahas RUU Polri, Kompolnas Adakan Rapat Khusus dengan Kemenko Polhukam

20 Agustus 2024

Indikasi Masuk Unsur Pidana, Polisi Wajib Usut Kasus Pencatutan NIK Dharma-Kun

28 Desember 2024

KPK: Hasto Bakal Ditahan Jika Penuhi Syarat UU

05 Juni 2024

Terbaru! MK Akan Segara Bacakan Putusan 106 Perkara Sengketa Pileg 2024