Enggan Tanggapi Sengketa Pilkada, Khofifah: Urusan Kuasa Hukum

Bagikan

Foto: Inilah.com/Vonita

Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifah Indra Parawangsa enggan menggugat hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifah Indra Parawangsa enggan menggugat hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim hukum Kofifa dan Emil Dardak.

"Saya mengerti. Saya serahkan saja pada tim hukum saya. Itu saja. Saya kerja saja," kata Khofifa di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Kofifah juga tidak berkomentar ketika ditanya tentang komunikasinya dengan tim hukum Tri Rismaharini Zahur Azhar Asmta (Gas Hans). Ia hanya menegaskan, seluruh keberatan Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ditangani oleh kuasa hukum Mahkamah Konstitusi.

“Wis toh rek saya menyerahkan ke tim hukum,” ucapnya.

Diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) 2024 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menggugat hasil Pilkada Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilihat dalam situs resmi MK, permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Jawa Timur itu masuk pada Rabu (11/12/2024) pukul 22.43 WIB. Adapun kuasa pemohon dari sengketa itu yakni Harli, Ronny Talapessy dan Alvon Kurnia Palma.

Gugatan itu didaftarkan secara daring dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Risma dan Gus Hans menggugat hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPU Daerah Jawa Timur.

#Sengketa #Pilkada #Khofifah #pilkada2024 #kuasahukum

01 Juni 2024

MA Persilakan KY Usut Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

11 Juni 2024

Bertemu Prabowo, Kemlu Yordania Luncurkan Situs Web Khusus KTT Gaza

13 Juni 2024

Gencarkan Program, AHY Minta Masyarakat Ikut Sosialisasikan Manfaat Sertifikat Tanah Elektronik

29 April 2025

Kini Jadi Ancaman Besar Siber, Gibran Sibuk Ajak Masyarakat Manfaatkan AI

07 November 2024

Bisa Diakses Offline, KPU Sebut Pembaruan Sirekap Bentuk Transparansi Publik

29 Januari 2025

Pasangan Terpilih Gubernur Jateng tak akan Ikut Dilantik 6 Februari 2025