Empat Ormas Keagamaan Tegas Tolak Hak Izin Tambang dari Jokowi

Bagikan

Foto: idetimes.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada Kamis (30/ Mei 2024)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada Kamis (30/ Mei 2024)

PP tersebut resmi memberikan ruang bagi umat beragama. organisasi. (Ormas) untuk mengelola Kawasan Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).

Kepala Kantor Komunikasi, Pelayanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Keuangan Mantan Menteri Mineral Agus Cahyono mengatakan Pemerintah akan menerbitkan peraturan turunannya berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lain terkait pemberian WIUPK yang diutamakan kepada badan usaha yang tergabung dalam ormas keagamaan.

Adapun pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.

Meski begitu, nyatanya sejauh ini hanya PBNU yang sudah menerima keputusan pemerintah tersebut. Sementara empat ormas keagamaan lainnya memilih menolak uluran tangan pemerintah tersebut. Apa saja ormas tersebut?Berikut daftarnya;

Muhammadiyah

Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga menilai pengelolaan tambang tentu tak mudah dilakukan begitu saja.

"Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, karena harus memenuhi persyaratan," tutur Mu'ti.

Ia menegaskan sampai saat ini, tak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.

"Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama," kata dia.

Ia juga menegaskan, Muhammadiyah tidak akan terburu-buru mengukur kemampuannya sendiri. Tujuannya, agar pengelolaan pertambangan tidak menimbulkan kesulitan bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga meminta agar ormas-ormas Muhammadiyah menolak “atribusi” IUP tersebut. diusulkan oleh pemerintah.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migran dan Integritas Ciptaan, KWI Marthen Jenarut mengatakan, Gereja Katolik selalu mendorong pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. "Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran (WIUPK) tersebut," tegas Marthen melalui keterangan resminya, dikutip Selasa (11/6/2024)

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)

Presiden PGI, Pendeta Gomar Gultom mengapresiasi langkah Presiden Jokowi. Namun, ia menilai pengelolaan tambang tidak mudah tercapai karena organisasi keagamaan memiliki keterbatasan dalam mengelola IUP.

Gomar menegaskan, dengan memberikan IUP kepada organisasi berbeda agama di Indonesia, sebaiknya jangan mengabaikan tugas pokok massa. organisasi itu sendiri adalah untuk mengembangkan sumber daya manusianya, bukan membiarkan diri mereka terbebani oleh mekanisme pasar.

"Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab, sampai kehilangan daya kritis dan suara profesinya," ujarnya.

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

"Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang," ungkap Ephorus HKBP Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (11/6/2024).

Berdasarkan Pengakuan HKBP tahun 1996, organisasi tersebut merasa bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup yang telah lama dieksploitasi oleh umat manusia atas nama pembangunan.

"Salah satu cara mengatasi masalah lingkungan itu adalah dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti, energi matahari, energi angin, dan lainnya," ucap dia.

HKBP juga mengutip sejumlah ayat dalam kitab suci mengenai tanggung jawab manusia menjaga lingkungan.

"Kami sekaligus menyerukan agar di negeri kita, pemerintah bertindak tegas terhadap para penambang yang dalam pelaksanaannya tugasnya, tidak tunduk pada undang-undang yang telah mengatur pertambangan yang ramah lingkungan," tegasnya.

#Ormas #Keagamaan #IzinTambang #Jokowi #pemerintah

07 April 2025

Megawati Batal Video Call dengan Prabowo, Keluarga Presiden Hendak Perjalanan Ke Kediaman Jokowi

16 Oktober 2023

Sesuai Arahan, Ketum Projo mengaku mendukung Prabowo

15 Oktober 2023

Benteng Cawapres Gibran di Prabowo, Ini Efek Plus Minusnya

22 September 2023

Heboh Duet Ganjar Prabowo, Pengamat : Sulit Ditandingi

03 Januari 2025

Pramono- Rano Bentuk Governor Club: Ini Baik Untuk Keberlanjutan

24 November 2024

Tak Punya Modal Maju Pilkada, Gubernur Bengkulu Rohidin Peras Anak Buah Cari Dana logistik Tambahan