Empat Ormas Keagamaan Tegas Tolak Hak Izin Tambang dari Jokowi

11 Juni 2024 | Author : Susanti

Foto: idetimes.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada Kamis (30/ Mei 2024)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada Kamis (30/ Mei 2024)

PP tersebut resmi memberikan ruang bagi umat beragama. organisasi. (Ormas) untuk mengelola Kawasan Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).

Kepala Kantor Komunikasi, Pelayanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Keuangan Mantan Menteri Mineral Agus Cahyono mengatakan Pemerintah akan menerbitkan peraturan turunannya berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lain terkait pemberian WIUPK yang diutamakan kepada badan usaha yang tergabung dalam ormas keagamaan.

Adapun pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.

Meski begitu, nyatanya sejauh ini hanya PBNU yang sudah menerima keputusan pemerintah tersebut. Sementara empat ormas keagamaan lainnya memilih menolak uluran tangan pemerintah tersebut. Apa saja ormas tersebut?Berikut daftarnya;

Muhammadiyah

Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga menilai pengelolaan tambang tentu tak mudah dilakukan begitu saja.

"Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, karena harus memenuhi persyaratan," tutur Mu'ti.

Ia menegaskan sampai saat ini, tak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.

"Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama," kata dia.

Ia juga menegaskan, Muhammadiyah tidak akan terburu-buru mengukur kemampuannya sendiri. Tujuannya, agar pengelolaan pertambangan tidak menimbulkan kesulitan bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga meminta agar ormas-ormas Muhammadiyah menolak “atribusi” IUP tersebut. diusulkan oleh pemerintah.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migran dan Integritas Ciptaan, KWI Marthen Jenarut mengatakan, Gereja Katolik selalu mendorong pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. "Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran (WIUPK) tersebut," tegas Marthen melalui keterangan resminya, dikutip Selasa (11/6/2024)

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)

Presiden PGI, Pendeta Gomar Gultom mengapresiasi langkah Presiden Jokowi. Namun, ia menilai pengelolaan tambang tidak mudah tercapai karena organisasi keagamaan memiliki keterbatasan dalam mengelola IUP.

Gomar menegaskan, dengan memberikan IUP kepada organisasi berbeda agama di Indonesia, sebaiknya jangan mengabaikan tugas pokok massa. organisasi itu sendiri adalah untuk mengembangkan sumber daya manusianya, bukan membiarkan diri mereka terbebani oleh mekanisme pasar.

"Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab, sampai kehilangan daya kritis dan suara profesinya," ujarnya.

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

"Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang," ungkap Ephorus HKBP Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (11/6/2024).

Berdasarkan Pengakuan HKBP tahun 1996, organisasi tersebut merasa bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup yang telah lama dieksploitasi oleh umat manusia atas nama pembangunan.

"Salah satu cara mengatasi masalah lingkungan itu adalah dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti, energi matahari, energi angin, dan lainnya," ucap dia.

HKBP juga mengutip sejumlah ayat dalam kitab suci mengenai tanggung jawab manusia menjaga lingkungan.

"Kami sekaligus menyerukan agar di negeri kita, pemerintah bertindak tegas terhadap para penambang yang dalam pelaksanaannya tugasnya, tidak tunduk pada undang-undang yang telah mengatur pertambangan yang ramah lingkungan," tegasnya.

#Ormas #Keagamaan #IzinTambang #Jokowi #pemerintah

30 Agustus 2023

Kompak! Jokowi, Prabowo, Ganjar Blusukan di Pasar Pekalongan

23 Agustus 2024

Ramai Dihujat Politik Dinasti, Zulhas Akui Jokowi Mengabdi Untuk Negara Tanpa Kenal Lelah

24 September 2023

Bisa Auto Menang Pilpres Ini Cawapres Kuat Prabowo

19 Agustus 2024

Gantikan Nezar Patria, Sosok Wamenkominfo Baru Angga Raka Prabowo: Mantan Sekpri Prabowo

07 Juli 2024

Masuk Bursa Pilkada Jakarta dan Jateng, Ini Tanggapan Kaesang

17 Oktober 2023

Putusan MK Untungkan Gibran Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!

30 Mei 2024

Harun Masiku Masih Jadi Buron, KPK Panggil Saksi Ini

25 November 2024

Dramatis, KPK Kejar Rohidin hingga ke Ujung Utara Bengkulu

19 Mei 2024

Salim Said Meninggal Dunia, Gatot Nurmantyo: TNI kehilangan sosok

21 Mei 2024

Biduan Titipan SYL Jadi Honorer Kementan, Segini Besaran Gajinya

21 Juli 2024

Ormas Bang Japar Angkat Anies Cagub DKI: Kita Kembalikan Jakarta yang Maju Kotanya, Bahagia Warganya

03 September 2023

Cawapres Ini Disebut Bikin Prabowo 'Auto Menang' Pilpres, Wah Siapa?

05 November 2024

DKPP Tegaskan Penyelenggara Pemilu Harus Jaga Integritas

30 Juli 2024

Projo Optimis Ridwan Kamil Bisa Lawan Anies di Pilgub Jakarta

12 Agustus 2024

Jokowi dan Para Menteri Makan Malam di Depan Istana Garuda IKN