DPR Akan Sanksi Perusahaan Yang Telat Bayar THR

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Puan Maharani menekankan mengenai kebijakan adanya sanksi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang ditetapkan oleh Kemenaker

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan mengenai kebijakan adanya sanksi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang terlambat dalam membayar THR akan dikenai denda sebesar 5 persen dari jumlah total THR yang seharusnya dibayarkan.

Ia juga menjelaskan bahwa bagi yang sama sekali tidak membayar THR, akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis dan pembatasan aktivitas usaha.

"Denda sebesar 5 persen bukanlah angka yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal tinggi dan profit yang besar," kata Puan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Ia berpendapat, sanksi yang minimal itu bisa menjadi kesempatan bagi pengusaha untuk lebih memilih membayar denda daripada memenuhi kewajiban memberikan THR kepada pekerja tepat waktu.

"Ini berpotensi merugikan jutaan pekerja yang sangat bergantung pada THR sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan keluarganya," kata dia.

"Denda 5 persen bagi perusahaan yang terlambat membayar THR hanyalah solusi parsial yang tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia," sambungnya.

Lanjut Puan, dia meminta Pemerintah untuk lebih berani dalam menegakkan aturan yang tegas. Hal ini guna memastikan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan.

Selain itu, Puan juga memberi perhatian terkait keadilan dalam besaran upah pekerja. Menurutnya, keadilan upah ini juga mendesak untuk segera ditangani Pemerintah.

"Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak pekerja di Indonesia yang menerima upah rendah dan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Belum lagi adanya kesenjangan yang besar antara upah pekerja dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan," jelasnya.

#Puanmaharani #Perusahaan #THR #Sanksi #DPR #pemerintah #republikindonesia

02 Januari 2025

UU Pemilu-Pilkada Sepanjang 2024 Paling Banyak Diuji di MK

04 November 2024

Presiden Prabowo Sambangi Kediaman Jokowi di Solo

14 Agustus 2023

Resmi! Golkar, PKB & PAN Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

29 Juli 2024

Resmi Berkantor Di IKN, Jokowi Namai Kantor Presiden di IKN Diberi Nama Istana Garuda

14 Desember 2024

Berbeda Dengan Golkar Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP tak Mau Terburu-buru

25 Agustus 2024

Wakil Presiden Ma'ruf Amin Hadiri Penutupan Muktamar PKB