DPR Akan Sanksi Perusahaan Yang Telat Bayar THR

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Puan Maharani menekankan mengenai kebijakan adanya sanksi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang ditetapkan oleh Kemenaker

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan mengenai kebijakan adanya sanksi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang terlambat dalam membayar THR akan dikenai denda sebesar 5 persen dari jumlah total THR yang seharusnya dibayarkan.

Ia juga menjelaskan bahwa bagi yang sama sekali tidak membayar THR, akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis dan pembatasan aktivitas usaha.

"Denda sebesar 5 persen bukanlah angka yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal tinggi dan profit yang besar," kata Puan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Ia berpendapat, sanksi yang minimal itu bisa menjadi kesempatan bagi pengusaha untuk lebih memilih membayar denda daripada memenuhi kewajiban memberikan THR kepada pekerja tepat waktu.

"Ini berpotensi merugikan jutaan pekerja yang sangat bergantung pada THR sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan keluarganya," kata dia.

"Denda 5 persen bagi perusahaan yang terlambat membayar THR hanyalah solusi parsial yang tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia," sambungnya.

Lanjut Puan, dia meminta Pemerintah untuk lebih berani dalam menegakkan aturan yang tegas. Hal ini guna memastikan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan.

Selain itu, Puan juga memberi perhatian terkait keadilan dalam besaran upah pekerja. Menurutnya, keadilan upah ini juga mendesak untuk segera ditangani Pemerintah.

"Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak pekerja di Indonesia yang menerima upah rendah dan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Belum lagi adanya kesenjangan yang besar antara upah pekerja dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan," jelasnya.

#Puanmaharani #Perusahaan #THR #Sanksi #DPR #pemerintah #republikindonesia

20 Juli 2024

Siap Maju Pilkada 2024, Elektabilitas Sespri Iriana Jokowi Naik di Pilwalkot Bogor

30 Mei 2024

Program Tapera Jokowi Bikin Heboh Rakyat, Ma'ruf Amin Ungkap Hal Ini

22 Juli 2024

PSI Dibawag Kaesang Pangarep Resmi Usung Gusti Bhre sebagai Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024

01 Februari 2024

Mahfud Pamit Dari Kabinet Jokowi, Anies Beri Tanggapan

21 September 2023

Mahfud MD Disebut Kandidat Terkuat Cawapres, Ganjar : Mohon Bersabar, Semua Nama Masih Digodok

23 Agustus 2024

Resmi Diusung Gerindra, Bobby Nasution Siap Kalahkan Edy Rahmayadi di Sumut