Revisi UU Pemilu, KPU Minta Harus Berdasar Refleksi Pengalaman Penyelenggaraan

Bagikan

Foto: AntaraFakhri Hermansyah

Afifuddin berpendapat bahwa berbagai sistem dan struktur pemilihan yang telah diterapkan sejauh ini dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan aturan pemilihan di masa mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, menekankan bahwa perubahan pada Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada harus berlandaskan pada evaluasi menyeluruh dari pengalaman panjang yang telah terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak tahun 1955.

Afifuddin berpendapat bahwa berbagai sistem dan struktur pemilihan yang telah diterapkan sejauh ini dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan aturan pemilihan di masa mendatang.

"Dari pengalaman menyelenggarakan pemilu dengan berbagai sistem dan struktur, kita memiliki banyak pelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu dan pilkada di masa yang akan datang," kata Afifuddin dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Menurut Afifuddin, refleksi tersebut sangat diperlukan untuk merumuskan regulasi yang mampu beradaptasi, inklusif, dan sejalan dengan perubahan sosial-politik di masyarakat.

Ia lantas mencontohkan salah satu hal krusial yang perlu menjadi pertimbangkan dalam revisi adalah jeda waktu antara pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Pengalaman pada tahun 2024, kata dia, menunjukkan betapa beratnya beban penyelenggara ketika tahapan pemilu dan pilkada berhimpitan.

"Idealnya ada jeda 1,5 tahun sampai 2 tahun supaya kami bisa fokus menjalankan setiap tahapan," kata dia.

Selain itu, Afifuddin menekankan perlunya pembahasan mengenai desain kelembagaan penyelenggara, sistem pemilu, hingga metode pemilihan.

Ia juga menyinggung potensi pemanfaatan teknologi dalam pemilu. Namun, hal tersebut memerlukan persiapan jangka panjang dan dasar hukum yang kuat.

"Kalau ada usulan digitalisasi, harus ada kepastian hukumnya supaya KPU tidak terombang-ambing," terang Afifuddin.

#Revisi #UU #Pemilu #KPU #1955 #politik #pemilu2024

24 November 2024

Tak Punya Modal Maju Pilkada, Gubernur Bengkulu Rohidin Peras Anak Buah Cari Dana logistik Tambahan

25 Maret 2025

DPR Kritik Perum Bulog yang Dipimpin TNI Jangan Gagal Borong Gabah Dari Petani

21 Agustus 2024

Cak Imin Sebut tak Tahu Ada Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada

21 Agustus 2024

Tegas! PDIP Tolak Pengesahan RUU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna

11 April 2025

Jokowi Siap Hadapi Tuntutan Kontrak Mobil Esemka di PN Solo, Akan Hadiri Sidang Perdana

21 Agustus 2024

Kamis Ini, Megawati Akan Umumkan 169 Calon Kepala Daerah Yang Diusung PDIP