Pengamanan Pilkada Harus Lebih Extra daripada Pilpres, Polri Harus Antisipasi Dampak Keamanan

Bagikan

Foto: DPR RI

Anggota Komite III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Polri menantikan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang bisa berdampak besar pada masalah keamanan dan stabilitas sosial politik.

Anggota Komite III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Polri menantikan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang bisa berdampak besar pada masalah keamanan dan stabilitas sosial politik.

"Hal ini tentu membutuhkan seni bagi para personel penegak hukum. Sebab sesusah-susahnya penanganan pengamanan saat pilpres (pemilihan presiden), lebih sulit pilkada," ujar Hinca seusai kunjungan kerja reses di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (15/7/2024).

Ia mencontohkan kampung halamannya di Asahan, Sumatera Utara, perbedaan pilihan bisa menimbulkan konflik di perkampungan bahkan satu keluarga dalam rumah yang sama. Intensitas itu berpotensi semakin meningkat yang tidak hanya menyisakan perbedaan pendapat, namun juga perkelahian.

Apalagi berkaca dari Pilpres 2024 lalu yang dengan tiga paslon saja membuat perbedaan pendapat di tengah masyarakat sengit. "Bayangkan pilkada nanti, ada ratusan calon kepala daerah dengan tempat pemilihan yang berbeda-beda pula. Tentu ini tantangan bagi aparat penegak hukum," sebut Hinca.

Hinca menekankan serentaknya jadwal pilkada di tengah keterbatasan personel polisi tentu harus diantisipasi. Dahulu, sebelum pilkada dilaksanakan serentak, antarunit di kabupaten/kota yang berbeda bisa saling sokong satu sama lain. "Biasanya bisa diperbantukan dari kabupaten atau kota terdekat, sekarang sudah tidak bisa dengan pilkada serentak ini," kata politikus Fraksi Partai Demokrat ini.

Karena itu, dia mengimbau agar kepolisian dapat memaksimalkan satuan personelnya dengan semangat saling membantu. "Ayo antisipasi dan petakan zona-zonanya. Sebab ini pilkada serentak, maka energinya harus dua kali lipat dari biasanya," tuturnya.

#Pilkada #Pilpres #Polri #Keamanan #Sosial #pemerintah

08 September 2023

Koalisi Partai Demokrat-PDP akan mengubah lanskap politik nasional, PDIP Minta Demokrat Sigap

31 Juli 2024

Airlangga Hartanto Tunggu Keputusan Penuh Prabowo soal Nasib PKS di Kabinet Indonesia Maju

29 November 2024

Panggil Menteri Sore Ini, Prabowo Akan Gelar Rapat Kabinet Usai Kunjungan Ke 6 Negara

30 Mei 2024

Harun Masiku Masih Jadi Buron, KPK Panggil Saksi Ini

27 Juni 2024

SYL Akui Beri Aliran Dana Rp1,3 Miliar Ke Firli Bahuri

21 Mei 2025

Kurangi Ketergantungan Impor, DPR Dorong Revisi UU Pangan untuk