Investasi Kendaraan EV Ada Yang Tak Beres Komisi III: Negara tak Boleh Kalah dari Preman Berkedok Ormas

Bagikan

Foto: ANTARA/HO

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno melaporkan munculnya gangguan dari ormas dalam bentuk tindakan premanisme di pabrik perusahaan mobil listrik asal China, BYD.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya berbagai bentuk intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi masyarakat (ormas). Baru-baru ini, sekelompok ormas mengganggu proses pembangunan dua pabrik kendaraan listrik (EV) di Subang, Jawa Barat.

Ia menjelaskan bahwa dalam UU Ormas, keberadaan ormas diakui sebagai manifestasi hak untuk berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh Konstitusi. Ormas pun memegang peranan penting dalam masyarakat sipil di dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai wadah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, ketika ormas terlibat dalam tindakan intimidasi dan kekerasan, itu jelas bertentangan dengan identitas ormas itu sendiri. Ini sebenarnya adalah perilaku premanisme yang menyamar sebagai ormas. Ini tak boleh dibiarkan," tegas Hasbi kepada Inilah.com ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Ia sependapat bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap ormas tersebut, tetapi pembubaran ormas tidak diperlukan, sebab sudah diatur di dalam UU Ormas Nomor 17 tahun 2013.

"Saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi, pertama, anggota ormas yang melakukan pelanggaran hukum harus ditangani sesuai peraturan yang ada tanpa pengecualian. Negara tidak boleh menyerah pada frekwensi premanisme yang menyamarkan diri sebagai ormas," ungkapnya.

Selanjutnya, diperlukan pembinaan bagi ormas-ormas tersebut, seperti pendidikan mengenai wawasan kebangsaan atau bela negara, serta pelatihan keterampilan hidup atau kewirausahaan agar mereka dapat mencari nafkah dengan cara yang sah.

"Ketiga, harus dilakukan audit keuangan terhadap ormas-ormas tersebut untuk mencegah mereka menjadi alat untuk melakukan tindakan kriminal. Keempat, perlu ada Revisi UU Ormas untuk menyesuaikan dengan dinamika kontemporer ormas dalam konteks berbangsa dan bernegara," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno melaporkan munculnya gangguan dari ormas dalam bentuk tindakan premanisme di pabrik perusahaan mobil listrik asal China, BYD. Informasi ini diterima Eddy saat menghadiri undangan Pemerintah China dalam rangka kunjungan ke Shenzhen, China.

“Sempat ada permasalahan terkait premanisme oleh ormas dengan cara mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas dalam menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapat jaminan keamanan. Ini adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy lewat unggahan video di Instagram pada Minggu (20/4/2025).

#Investasi #Kendaraan #EV #KomisiIII #Negara #Ormas

30 April 2025

Akan Hadiri Ratas, Sri Mulyani Laporkan Hasil Negosiasi Tarif Trump ke Prabowo

28 April 2025

Investasi Kendaraan EV Ada Yang Tak Beres Komisi III: Negara tak Boleh Kalah dari Preman Berkedok Or