Prasetyo Hadi Pimpin Satgas Mitigasi PHK, Pemerintah Mulai Petakan Perusahaan Berisiko

Bagikan

Foto: Prasetyo Hadi dan Sufmi Dasco memberi keterangan soal Satgas PHK. (Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya)

Pemerintah resmi mengaktifkan Satgas Mitigasi PHK yang dipimpin Prasetyo Hadi. Satgas mulai memetakan perusahaan berisiko PHK untuk melindungi pekerja.

JAKARTA – Pemerintah resmi mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi gelombang PHK di berbagai sektor industri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai ketua satgas yang akan mengoordinasikan upaya pencegahan sekaligus penanganan persoalan ketenagakerjaan di tingkat nasional.

Penunjukan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi antara pemerintah, pimpinan DPR RI, perwakilan serikat pekerja, serta unsur kepolisian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Prasetyo Hadi mengatakan dirinya menerima amanah sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK setelah mendapat persetujuan dari berbagai pihak dan seizin Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tugas utama satgas adalah membangun koordinasi lintas lembaga agar potensi PHK dapat dicegah sejak dini.

"Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan pemangku kepentingan terkait," ujar Prasetyo kepada awak media usai rapat.

Ia menjelaskan, setelah melalui proses pembentukan selama beberapa waktu, Satgas Mitigasi PHK kini mulai bekerja dengan memetakan berbagai persoalan industri yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi sebelum perusahaan mengambil keputusan melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Dalam menjalankan tugasnya, satgas akan berkolaborasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk melakukan pemantauan serta bertukar informasi mengenai kondisi perusahaan yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Tak hanya fokus pada perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja namun belum memenuhi kewajiban kepada para pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Prasetyo menegaskan bahwa penyebab PHK tidak selalu dipicu oleh persoalan pasokan bahan baku maupun kondisi ekonomi. Menurutnya, konflik internal manajemen perusahaan juga kerap menjadi faktor yang berujung pada pemutusan hubungan kerja.

"Permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan suplai bahan baku. Kadang-kadang juga ada persoalan konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita bersama untuk melakukan mitigasi," katanya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR siap mendukung langkah pemerintah dalam mengantisipasi gelombang PHK. Menurutnya, koordinasi antara DPR dan Satgas Mitigasi PHK akan dilakukan secara rutin guna memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas hubungan industrial di tengah dinamika ekonomi global. Selain mencegah terjadinya gelombang PHK, satgas juga diharapkan mampu melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha melalui pendekatan koordinatif dan penyelesaian masalah secara dini.

#SatgasPHK #PrasetyoHadi #PHK #Ketenagakerjaan #Pemerintah #PrabowoSubianto #DPRRI #EkonomiIndonesia

29 November 2024

KPU Umumkan Data C Hasil Pilkada Tingkat Provinsi 2024 Capai 97%

02 Januari 2025

UU Pemilu-Pilkada Sepanjang 2024 Paling Banyak Diuji di MK

09 April 2025

Bahlil Lahadalia Ajak Keluarga Silaturahmi ke Rumah Jokowi di Solo

04 September 2023

Terkejut! Ketua Kadin Arsjad Rasjid menjadi Ketua Timses Ganjar

19 Februari 2024

Data Sirekap KPU Buat Gaduh, Ini Kata Ahli

30 April 2025

TNI Masih Kurang, Menhan Sjafrie: Kebutuhan Idealnya 500 Ribu