DPRD Jakarta Tegaskan Sanksi Bagi Camat-Lurah yang Tak Huni Rumah Dinas

Bagikan

Foto: DPRD DKI Jakarta

Wa Ode menegaskan pentingnya tindakan tegas dari Pemprov DKI Jakarta terhadap kepala kecamatan dan kepala kelurahan yang tidak menempati rumah dinas.

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar kepala kecamatan dan kepala kelurahan tinggal di rumah dinas yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi ini diperoleh dari laporan rekomendasi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta untuk tahun 2024.

Oleh karena itu, Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI, Wa Ode Herlina, mendorong para wali kota dan bupati untuk mengingatkan kembali kepada staf untuk memastikan bahwa penempatan rumah dinas terlaksana. Tujuannya adalah agar kepala kecamatan dan kepala kelurahan dapat lebih responsif dalam melayani publik.

Dengan demikian, rumah dinas tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk menangani masalah yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan.

“Penempatan rumah dinas dimaksudkan agar para pamong lebih cepat tanggap dan peka terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat,” kata Wa Ode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 31 Tahun 2005 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, jelas dinyatakan bahwa kepala kecamatan dan kepala kelurahan diwajibkan tinggal di rumah dinas.

Wa Ode menegaskan pentingnya tindakan tegas dari Pemprov DKI Jakarta terhadap kepala kecamatan dan kepala kelurahan yang tidak menempati rumah dinas. Sebab, jika rumah dinas tidak dihuni, hal itu dapat memberikan penilaian negatif terhadap kinerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat DKI Jakarta.

“Kepatuhan dalam menempati rumah dinas menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk kepala kecamatan dan kepala kelurahan,” ungkap Wa Ode.

Selain itu, ia juga mencatat bahwa rumah dinas yang belum dibangun dan yang tidak layak huni harus segera diperbaiki secara merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Khususnya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi.

“DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan agar segera diusulkan dan dianggarkan dalam pembahasan APBD mendatang,” ucapnya.

#Rumah #Dinas #Camat #Lurah di Jakarta tak Ditempati, DPRD Ingatkan Sanksi

01 Juni 2025

AS Perketat Pemeriksaan Visa Ekstra bagi Warga Asing yang akan ke Harvard

13 Mei 2025

Anggota DPR AS Usut Trump yang Disebut Terima Hadiah Jet Mewah dari Qatar

29 April 2025

Militer India Adu Tembak dengan Pasukan Pakistan di Wilayah Kashmir

29 April 2025

Bernilai 1 Triliun, Jet Tempur AS Jatuh dari Kapal Induk ke Laut Merah

22 Mei 2025

Trump Inisiatif Dirikan Golden Dome, Ini Reaksi China

29 April 2025

Kekejian Serangan Israel Akibatkan 90% Lahan Pertanian Gaza Tak Dapat Ditanami